Indofarma (INAF) melakukan pinjaman dana senilai Rp355 miliar kepada pemegang saham pengendalinya, Bio Farma.

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) berharap ada perpanjangan pengembalian pinjaman dengan bunga yang rendah untuk membantu sektor pariwisata bangkit…

Dengan status PKPU, kondisi keuangan Waskita Beton Precast (WSBP) menjadi standstill.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding restrukturisasi pada Februari 2022 mencapai Rp638,22 triliun turun Rp16,42 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mencatat nominal kredit restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 turun Rp8,8 triliun pada Januari 2022 dibandingkan dengan Desember…

Penurunan tersebut didorong oleh kredit untuk UMKM yang turun Rp4,79 triliun secara bulanan, dari Rp256,72 triliun pada Desember 2021 menjadi Rp251,394 triliun pada Januari…

HK Metals Utama (HKMU) juga mendapatkan surat peringatan dari kreditur PT Bank KEB Hana Indonesia pada 4 Februari 2022.

Ketua OJK Wimboh Santoso memperkirakan ada beberapa sektor yang masih akan terpukul akibat Covid-19 hingga tahun depan.

Bisnis, JAKARTA — Pada awal 2022, sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia masih berjibaku untuk menghadapi gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan mencari…

WSBP tetap menerima putusan dari pengadilan dan mempersiapkan strategi untuk mencapai perdamaian antara perseroan sebagai debitur dengan seluruh kreditur.

Per akhir Desember 2021, total kredit BRI (BBRI triliun yang masih berstatus restrukturisasi senilai Rp156,93 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap nasib restrukturisasi utang Garuda Indonesia (GIAA) bisa meniru Philippine Airlines.

Garuda Indonesia (GIAA) mengantongi dukungan 4 lessor dalam proses restrukturisasi utang dan tersisa 35 lessor yang masih dalam proses negosiasi.

Pesan IMF kepada negara dengan utang berdenominasi dolar yang tinggi adalah bertindaklah sekarang, sebisa mungkin lakukan perpanjangan jatuh tempo utang.

PKPU Garuda Indonesia (GIAA) resmi diperpanjang selama 60 hari terkait dengan rencana perdamaian.