Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif hasil audit BPK yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Bisnis, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penumpukan piutang perpajaka senilai Rp81,4 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (audited).n

Hasil pemeriksaan yang mereka lakukan atas penatausahaan piutang perpajakan dalam rangka penyajian saldo piutang perpajakan per 31 Desember 2018 menunjukan sejumlah kejanggalan.

Untuk ketiga kalinya, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran…

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong penguatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dari sisi anggaran guna mencegah korupsi.

JAKARTA Meski mengantongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 tampaknya masih menyisakan sejumlah persoalan.

Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Eko Rinaldo meminta agar pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten…

Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi telaah pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Juru Bicara Komiisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan…

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen pengadaan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan adanya insiden suap menyuap antara pejabat Kementeri Desa PDTT dan auditor Badan Pusat Statistik dalam meraih…

Badan Pemeriksa Keuangan untuk pertama kalinya sejak tahun 2004 memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan, setiap temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP akan ditindaklanjuti.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (LKPP) dan Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia) berkomitmen membantu Badan Pengusahaan (BP) Batam menggaet…

LKPP meminta Kementerian Kesehatan untuk menjadi eksekutor untuk pengadaan obat lewat e-katalog dengan desentralisasi kewenangan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerIntah (LKPP) telah menyusun usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa atau LKPP menyatakan bahwa dari sisi infrastruktur regulasi dan perangkat teknologi, semua kementerian dan lembaga bisa melaksanakan…