Para pelaku industri alat kesehatan mengaku kesulitan menjual produknya, kendati dari sisi produksi belum ditemui kendala yang berarti.

Pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola. Firli mengatakan hal tersebut untuk memberikaan arahan kepada seluruh…

SE Kepala LKPP No. 3/2020 tersebut bertujuan untuk memudahkan K/L dan Pemda. Selain itu, SE ini juga menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 4/2020 terkait realokasi anggaran…

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyatakan setiap Kementerian/Lembaga akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan hasil audit Laporan…

Bisnis, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penumpukan piutang perpajaka senilai Rp81,4 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (audited).n

Hasil pemeriksaan yang mereka lakukan atas penatausahaan piutang perpajakan dalam rangka penyajian saldo piutang perpajakan per 31 Desember 2018 menunjukan sejumlah kejanggalan.

Untuk ketiga kalinya, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran…

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 ke DPR, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA Meski mengantongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 tampaknya masih menyisakan sejumlah persoalan.

Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Eko Rinaldo meminta agar pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten…

Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi telaah pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Juru Bicara Komiisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan…

Bisnis.com, JAKARTA Kementerian Keuangan menggelar workshop Pengadaan Nasional di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan adanya insiden suap menyuap antara pejabat Kementeri Desa PDTT dan auditor Badan Pusat Statistik dalam meraih…

Badan Pemeriksa Keuangan untuk pertama kalinya sejak tahun 2004 memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan, setiap temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP akan ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan segera merampungkan proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2016 setelah mendapat penjelasan dari pemerintah mengenai temuan-temuan…