APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi.

Kementerian Perindustrian akan merealokasi anggaran belanja pegawai senilai Rp84 miliar yang tidak terserap untuk untuk penguatan industri kecil dan menengah (IKM) terutama…

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan realokasi anggaran sebesar Rp84,4 miliar untuk kegiatan yang mendukung penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional…

Kontraktor yang mengerjakan proyek saat ini menjadi kesulitan pada saat harus mengejar target sesuai kontrak yang telah disepakati.

Penundaan DAU dikenakan kepada Pemda yang belum menyampaikan laporan APBD, dan Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No.35/2020.

Realokasi anggaran juga berasal dari penundaan terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemotongan anggaran terbesar yang direalokasikan…

Bisnis, BALIKPAPAN — Pandemi COVID-19 membuat pemerintah daerah harus menyisir ulang APBD pada 2020. Terlebih, transfer dana dari pusat ke daerah bakal dibatasi sebagai bagian…

Komisi IV DPR mempertanyakan rencana realokasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres)…

Kementerian Dalam Negeri memperpanjang batas waktu penyampaian hasil penyesuaian APBD terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Alokasi anggaran penanganan dampak penyebaran virus corona (COVID-19) di Jawa Tengah membengkak dari pagu awal Rp2,09 triliun menjadi Rp2,12 triliun.

Dari 548 Pemda, masih ada 34 Pemda pada tingkat kota/kabupaten yang belum melaporkan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, sedangkan seluruh pemerintah provinsi…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tidak ada realokasi anggaran yang diambil dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Realokasi anggaran kementerian atau lembaga ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4/2020

Belanja modal infrastruktur harus direalokasi untuk stimulus penanganan virus Corona (Covid-19), daripada mengambil anggaran dana abadi penddikan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan nilai untuk realokasi anggaran masih dinamis karena menunggu juga arahan Kementerian Keuangan.