Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Sekretariat Penyelenggara Pemilu tidak melakukan pergantian jabatan menjelang Pilkada 2020. Hal ini untuk meminimalisasi hal-hal…
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Bantul sampai saat ini belum menentukan sikap politik pada Pilkada 2020. Partai berlambang pohon beringin ini masih menunggu proses penjaringan dan tidak ingin terpengaruh…
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya memperkirakan ada sekitar lima calon dalam Pilkada 2020. Ia tidak mengharapkan sampai terjadi calon tunggal agar…
Bupati Bantul Suharsono merotasi sebanyak 242 aparatur sipil (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Rotasi tersebut beberapa yang promosi jabatan ada juga yang…
Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan kekalahannya pada hasil survei yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median) beberapa…
Mahkamah Konstitusi telah memutus gugatan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Uji materi yang dilakukan oleh Perludem dan ICW dikabulkan sebagian.
Mahkamah Konstitusi memberlakukan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini adalah putusan atas gugatan Undang-Undang…
Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan peraturan yang isinya membolehkan mantan koruptor daftar pemilihan kepala daerah. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan…
Dengan demikian, usia minimal 30 tahun masih berlaku bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Adapun, umur serendah-rendahnya 25 tahun bagi calon bupati dan calon wakil bupati serta wakil wali kota…
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengatakan calon kepala daerah pilihan partainya pada Pilkada 2020 tergantung survei langit dan bumi.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur mengklaim telah menyiapkan figur seorang jenderal untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya tahun 2020.
Yandri menuturkan bahwa setiap partai memiliki mekanisme tersendiri apakah akan mengusung mantan koruptor atau tidak. Bagi PAN, kader sendiri menjadi prioritas utama.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2019 tentang pencalonan kepala daerah telah terbit. Isinya tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri.
.jpg?w=218)
