Digitalisasi transaksi ini bakal memudahkan pelanggan dalam pengambilan kontainer.

UU Cipta Kerja Pasal 57 yang merupakan revisi UU No. 17/2008 tentang Pelayaran merupakan pelengkap dari asas cabotage yang selama ini sudah berlangsung.

Pasal dalam RUU Cipta Kerja yang memberikan izin bagi masuknya kapal asing dinilai dapat memberikan ruang kebebasan besar bagi investor asing, tanpa harus melibatkan kemitraan…

PT. Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) mengajak seluruh pelaku usaha pelayaran nasional memperkuat kualitasnya seiring dengan diperbolehkannya kapal asing beroperasi di Indonesia.

CMA-CGM setidaknya berlabuh di 16 pelabuhan di Indonesia, dengan melayani rute Indonesia-AS dan Indonesia dengan wilayah Asia lainnya termasuk China.

Pemilik kapal menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja setelah banyak kru kapal tertahan akibat tindakan pembatasan untuk mengendalikan pandemi virus corona.n

Perusahaan pelayaran mendukung RUU Cipta Kerja selama kepentingan sektor pelayaran dalam negeri tetap diutamakan.

Menurut Baltic Exchange, biaya awak harian telah meningkat 10 persen dari Januari hingga pertengahan Juli hingga US$3.144 untuk kapal curah kering capesize.

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai jumlah kapal penumpang sudah over supply, sehingga adanya investasi asing bisa berisiko merugikan industri.

Industri pelayaran nasional digoyang oleh kabar pelonggaran kepemilikan perusahaan asing di sektor tersebut. Ketentuan itu akan diatur seusai UU Cipta Kerja diselesaikan.

Data baru menunjukkan bahwa secara global, rata-rata kapal yang merapat ke pelabuhan di seluruh dunia naik menjadi 9.265 pada awal Agustus, hanya 3 persen di bawah level…

Kemenhub memastikan asas cabotage tetap dipertahankan dalam RUU Cipta Kerja dan hingga saat ini tidak menemukan adanya rencana untuk penghapusan.

Kepemilikan asing pada industri pelayaran tergantung pada hasil pembahasan RUU Cipta Kerja yang akan ditindaklanjuti oleh Kemenko Perekonomian.

Salah satu yang dikhawatirkan adalah penerapan asas cabotage dalam UU Pelayaran dihapuskan oleh undang-undang sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja.

Akademisi dari ITS Surabaya menilai dominasi perusahaan asing pada pelayaran nasional berisiko menimbulkan kerugian terhadap perekonomian Indonesia.

Pengamat menilai pelaku asing masih dominan terhadap industri pelayaran nasional kendati sudah dilakukan pembatasan.