Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah mendesak kepada pemerintah baru untuk memperhatikan subsidi perumahan rakyat mengingat backlog diprediksi tembus…
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan dapat memfasilitasi penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpendapatan rendah dalam 5 tahun ke depan.
Kurangnya koordinasi antar kelembagaan menjadi kelemahan dari mengoptimalkan keberadaan instrumen yang ada untuk mengatasi masalah tingginya kebutuhan rumah di Indonesia.
Insentif fiskal berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi harga baru hunian bersubsidi sudah dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan lemahnya koordinasi antarlembaga negara menjadi salah satu penghambat sektor perumahan…
Penetapan zonasi permukiman oleh tiap pemerintah kota/kabupaten guna meredam aksi spekulasi harga tanah dinilai belum cukup efektif untuk meningkatkan penyediaan hunian bagi…
Pembenahan sektor perumahan nasional dengan beragam permasalahannya tentunya menjadi salah satu tugas yang wajib dituntaskan oleh pemerintahan baru nanti.
Mengemukanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, membawa kesan dan asa tersendiri bagi sektor…
Presiden dan wakil presiden terpilih pasca-pemilihan umum diharapkan mampu menghadirkan sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan pasar properti.