Indonesia Property Watch menyatakan, harga tanah yang terus melonjak didorong oleh mekanisme pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah guna mengendalikan harga tanah…
Pemerintahan baru dituntut segera membentuk Badan Perumahan Nasional yang bertanggung jawab pada pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Perumahan Rakyat dalam APBN 2015 mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di seluruh…
Indonesia Property Watch menghawatirkan pemerintahan yang akan datang belum mampu memahami kompleksnya persoalan perumahan rakyat, sehingga masih menjadikan urusan terkait…
Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah mendesak kepada pemerintah baru untuk memperhatikan subsidi perumahan rakyat mengingat backlog diprediksi tembus…
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan dapat memfasilitasi penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpendapatan rendah dalam 5 tahun ke depan.
Kurangnya koordinasi antar kelembagaan menjadi kelemahan dari mengoptimalkan keberadaan instrumen yang ada untuk mengatasi masalah tingginya kebutuhan rumah di Indonesia.
Insentif fiskal berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi harga baru hunian bersubsidi sudah dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan lemahnya koordinasi antarlembaga negara menjadi salah satu penghambat sektor perumahan…