Penerapan pembatasan ataupun pelarangan kantong plastik atas pedagang tradisional memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dibandingkan atas ritel.

Penerapan kantong plastik tidak gratis (KPTG) oleh Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia (Aprindo) dipandang kurang signifikan untuk menekan penggunaan kantong plastik.

Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyetujui program kantong plastik berbayar yang direncanakan akan diterapkan hari ini

Alih-alih mendukung zerowaste dan mengurangi limbah plastik di laut, menteri kelautan Susi Pudjiastuti mengunggah fotonya yang sedang membawa tas Ganepo di media sosial twitter.

Sampah yang dihasilkan di indonesia sebanyak 64 juta ton per tahun dimana sebesar 70% merupakan sampah plastik. Pemerintah menargetkan dapat mengurangi sampah plastik sebesar…

Biaya tambahan untuk kantong plastik di peritel modern minimal Rp200 per lembar.

Pengusaha ritel mengaku sangat keberatan dengan adanya perda larangan kantong plastik.

Kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Indonesia masih diliputi ketidakpastian di tengah tingginya volume limbah plastik yang dihasilkan.

Ajang Go Food Festival mendukung program Pemerintah Kota Denpasar, Bali dalam pengurangan penggunaan plastik dengan cara 3R (reduce, recycle, dan reinvest/ mengurangi, mendaur…

Anggota Asosisasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo Bali merasa diuntungkan dengan kebijakan Wali Kota Denpasar untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk tida terburu-buru mengesahkan pergub pelarangan kantong plastik yang sudah diwacanakan sejak tahun 2018 karena dikhawatirkan akan mengurangi…

Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia Bali meminta Gubernur Bali menunda kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

Pedagang plastik mengeluh omzetnya turun sekitar 30% sejak diberlakukan Peraturan Wali Kota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dua pekan…

Pemkot Malang menginisiasi akan membagi kertas untuk pembungkus dan tas untuk komoditas dagangan pedagang di sana sebagai pengganti plastik di pasar-pasar tradisional.

Pergub Pelarangan Plastik masih perlu dikoreksi agar Pemprov DKI Jakarta memiliki landasan untuk memfasilitasi transisi menuju DKI Jakarta yang bebas plastik.