Pelimpahan barang bukti itu dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM kepada Polri dalam penegakan hukum.

Penyerahan barang bukti dari pihak Komnas HAM kepada Bareskrim Polri dilakukan pada pekan ini.

Komnas HAM menyatakan dari enam anggota Laskar FPI, empat anggota di antaranya telah terbukti ditembak mati oleh oknum Anggota Polda Metro Jaya dan hal tersebut merupakan…

Barang bukti terkait kasus kematian enam anggota Laskar FPI sangat penting bagi Polri agar bisa menindaklanjuti hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus tersebut.

Densus 88 Antiteror bakal mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti terkait terlibat atau tidaknya Munarman dalam kelompok teroris.

Tim Densus 88 Antiteror juga akan melakukan proses hukum jika Sekretaris Umum FPI Munarman terbukti terafiliasi dengan kelompok teroris JAD.

Polri mengungkapkan 19 orang yang diduga terafiliasi dengan teroris JAD merupakan anggota FPI.

Tim Densus 88 Antiteror menangkap Tanzeen Miriam Sailar karena diduga terpapar paham radikal dari suaminya.

Detasemen Khusus Anteror 88 atau Densus 88 dilibatkan dalam gelar perkara hasil analisis PPATK terkait 92 rekening milik FPI.

TP3 menyebut Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian sebenarnya.

Bareskrim Polri akan melakukan rapat dan membahas status hukum kasus penembakan enam Laskar FPI pada Rabu (3/2/2021).

PAN menilai hal yang ramai dibicarakan dalam revisi UU Pemilu tidak membicarakan substansi yang penting.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merampungkan pemeriksaan terhadap 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan pihak yang terkait.

PPATK telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening FPI dan pihak terkait kepada Penyidik Polri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah menerbitkan SE Bersama tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Ormas yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Komnas HAM menanggapi rencana Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas tewasnya 6 (enam) Laskar FPI untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional.