Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud mendorong pemerintah segera mencabut skorsing bagi PPTKIS lain.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan…

Kementerian Ketenagakerjaan akan menyederhanakan proses perpanjangan izin operasi perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diminta untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan memasuki pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean…

BNP2TKI bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LDFE-UI) dan Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) melaksanakan program…

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengumumkan hasil Penilaian Kinerja/Rating PPTKIS Tahun 2015.

BNP2TKI bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LDFE-UI) dan Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) melaksanakan program…

Dalam rangka mengembangkan iklim industri lembaga TKI yang menjadi bagian penting dalam proses penempatan TKI ke luar negeri, BNP2TKI melaksanakan program penilaian kinerja…

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta…

Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menilai kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang menutup izin usaha perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS)…

Kementerian Ketenagakkerjaan kembali mencabut izin operasi atau izin usaha pengerahan perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).nn

Apjati meminta pemerintah bersikap Transparan Evaluasi Perusahaa Penempatan Tenaga Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali melakukan pencabutan izin bagi perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dalam waktu dekat.

Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembenahan dalam mengelola dan mendata perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

Sebanyak 30 pengawas etenagakerjaan diterjunkan untuk memantau 34 perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang dinilai bermasalah.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menunda pelayanan (suspend) semua PPTKIS yang dalam operasinya masih menggunakan jasa calo…