Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020.

UU Cipta Kerja berlaku efektif sejak diberi nomor dan ditandatangani presiden sejak 2 November 2020. Bagaimana dampaknya terhadap pesangon pekerja yang di PHK setelah penetapan?

UU Ciptaker juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar pesangon kepada para pekerjanya.

Secara total, besar pesangon di UU Cipta Kerja ini lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pemerintah diminta memastikan setiap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dapat menerima pesangon dan JKP sesuai dengan azas jaminan sosial.

Upaya pemerintah mengubah skema pesangon menjadi dana masa depan lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diperkirakan belum akan terealisasi dalam waktu dekat, mengingat…

Ada sejumlah persoalan sehingga prosedur hukum saat para pekerja menuntut haknya dalam hubungan industrial di pengadilan sehingga prosesnya memakan waktu yang lama.

Hotman Paris, pengacara kondang yang punya beragam julukan, dari ‘Raja Pailit’, ‘Celebrity Lawyers’, ‘Pengacara 30 Miliar’, hingga ‘Bling-bling Lawyer berharap pemerintah…

Turunnya manfaat pesangon dalam omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dikhawatirkan dapat menambah pelik masalah dunia usaha selama ini, yakni banyaknya pemberi kerja…

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri terus mengaungkan manfaat dari pemberlakuan UU Cipta Kerja. Berikut ini manfaat UU Cipta Kerja yang diklaim oleh…

Dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali JKP, sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.

Skema baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi isu kontroversial dalam UU Cipta Kerja. Mekanisme asuransi bagi korban pemutusan hubungan kerja ini dinilai akan membahayakan…

Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Cipta Kerja telah menyepakati besaran pesangon sebesar 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali ditanggung pemerintah…

Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Cipta Kerja telah menyepakati besaran pesangon sebesar 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali ditanggung pemerintah.

Berdasarkan Statistik Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru terdapat sekitar 6,01 persen pekerja Indonesia yang menjadi peserta dana pensiun.

Saat ini, PHK menjadi pil pahit yang terpaksa harus ditelan oleh sejumlah perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bisnis.