Mendagri meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja

Target tahun ini naik dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar Rp785 miliar pada APBD Perubahan Kota Balikpapan 2022.

PAD Sumatra Selatan dari pajak daerah tercatat mencapai Rp4,44 triliun pada 2022 atau melebihi target yang dipatok pemerintah provinsi sebesar 111,15 persen.

Pemerintah Kota Palembang mencatat capaian pendapatan asli daerah atau PAD senilai Rp1,16 triliun pada tahun 2022 atau 108,29 persen dari target yang dipatok.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Imam Subarkah menyatakan realisasi PAD Provinsi tercatat sebesar Rp3,19 triliun atau 74,55 persen dari pagu.

Sebagian besar penerimaan PAD Riau ditopang dari kendaraan bermotor yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB, dan PBBKB.

DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Pemprov Jabar tidak hanya bergantung kepada pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuturkan bahwa pengelolaan kebun raya di seluruh Indonesia akan berada di bawah tanggung jawab Brida.

DKI Jakarta berhasil melampaui target rencana pendapatan daerah pada 2021. Tahun lalu, pendapatan daerah DKI Jakarta mencapai Rp65,59 triliun dari target awal Rp65,20 triliun.

Kenaikan pajak daerah mengindikasikan aktivitas ekonomi daerah yang mulai membaik. Namun, masih terdapat kendala perekonomian daerah yang tercermin dari pos penerimaan lainnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menyebut bahwa hanya dua dari 18 pemda yang masuk kategori mandiri.

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon Fahmi Sudjati mengatakan pada 2022 ini target pendapatan PBB-P2 sebesar…

Tugas mencapai target PAD bukan hal yang mudah. Terlebih sekarang ini belum ada kepastian terkait dengan pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan Pendapatan Asli Daerah 2022 senilai Rp2 triliun atau naik 114% dibandingkan dengan realisasi 2021 senilai Rp932 miliar.

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati RUU dalam pembicaraan tingkat I. Selanjutnya, RUU HKPD akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Hasil pilot project penerapan transaksi non-tunai yang dilakukan di 12 daerah, penerapan transaksi non-tunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1 persen.