Raihan opini WTP ini bukan satu-satunya prestasi yang tercatat. Sebelumnya Pemkot Banda Aceh juga sudah menerima penghargaan sebagai kabupaten/kota tercepat dalam penyaluran…

Opini WTP yang diterima oleh kementerian/lembaga (K/L) atas LKKL meningkat dari 81 pada 2018 menjadi 84 pada 2019, dari total 87 K/L.

Menurut Kepala BPK, perolehan opini WTP ini merupakan wujud akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan BKPM kepada para pelaku usaha.

Kewajiban ini harus dijalankan sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat pasca audit yang dilakukan BPK.

Sebanyak 29 penghargaan tingkat nasional, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kelima berturut-turut, hingga penghargaan dari Presiden…

Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berpotensi mendapatkan opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah Kabupaten Kendal kembali menerima penghargaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan…

Meskipun kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah persoalan yang harus segera ditindaklanjuti kementerian…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah…

Selain DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Riau meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, atas laporan keuangan pemprov tahun anggaran 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji mempertahankan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaaan BPK pada tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Siak menerima penghargaan atas capaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017, dari Kementerian…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lima langkah yang akan pemerintah lakukan dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L)…

Ditjen Perbendaharaan atau DJPb Kantor Wilayah Sumatra Selatan mendorong satuan kerja di bawahnya untuk memperbaiki laporan keuangan agar dapat mempertahankan predikat wajar…