NIB dapat dipandang sebagai cara pemerintah untuk membuat tertib UMKM secara administratif, karena memenuhi aspek legalitas usaha.

Grab dan OVO dinilai berhasil menjembatani digitalisasi UMKM, baik itu terhadap konsumen maupun dari sisi finansial.

Kemenkop UKM menargetkan minyak makan merah akan mulai beredar di pasaran pada awal 2023 dengan melakukan percepatan produksi menggandeng BPOM dan BSN.

BNI terpilih memenangkan penghargaan Program Pemberdayaan UMKM dari Merdeka Award 2022

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memberikan sanksi kepada Koperasi Simpan Pinjam Fadillah Insan Mandiri (FIM) dan KSP Sejahtera Bersama (KSP SB).

Gojek menilai skema komisi merupakan hal yang lazim diberlakukan untuk kegiatan transaksi di platform penyedia jasa online atau lokapasar, pesan-antar makanan, e-commerce,…

Business Matching ini menjadi upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah.

Kemenkop UKM menargetkan 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024.

Kerja sama jaringan Accor dengan UMKM tidak berhenti hanya di Hotel Phoenix saja, tetapi dapat diduplikasi ke jaringan grup Accor lainnya. Bukan hanya di Indonesia, tetapi…

Tahun ini, UMKM digital ditargetkan bertambah dari sebesar 12 juta menjadi 13,7 juta. Kemudian, jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah menjadi 19 juta di 2022, 24,5…

Laporan Asosiasi e-Commerce Indonesia atau IdEA terdapat 13,7 juta atau 21 persen pelaku UMKM yang telah memanfaatkan tekonologi digital per Mei 2021.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mencatat dari total 64 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, hanya 3,47 persen di antaranya yang sudah…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019 yang menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari US$75 menjadi US$3 tidak berhasil mencegah cross-border…

Pelaku UMKM yang pernah mendaftar pada 2020 agar melakukan registrasi ulang karena ada penambahan fitur yang harus dilengkapi.

Jokowi memberikan arahan khusus ke Kemenkop UKM untuk melakukan korporatisasi UMKM.

KemenkopUKM sedang memprioritaskan formalisasi usaha mikro, yang saat ini mayoritas tidak bankable karena tidak memiliki pencatatan uang keluar masuk.