KPK masih melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR Banjarnegara.

Kasus ini bermula dari Ghofir Effendi selaku Komisaris PT Pelangi Putera Mandiri bersama dengan Yunan Anwar Direktur PT Pelangi Putera Mandiri yang diduga melakukan transaksi…

Bank DKI menjadi salah satu dari 15 BUMN/Anak Perusahaan BUMN/BUMD yang mendapatkan predikat 10 besar nilai tertinggi dalam mengimplementasikan program pengendalian gratifikasi.

KPK juga menyatakan lembaga jasa keuangan wajib melakukan langkah pencegahan, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya…

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait Ramadan dan perayaan Idul Fitri, hingga 17 Mei 2021.

Jenis barang gratifikasi yang dilaporkan berupa parcel makanan senilai total Rp24,15 juta dan bingkisan barang senilai Rp25,14 juta.

Hal itu kembali ditegaskan KPK melalui Surat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya

KPK memastikan penahanan kembali terhadap mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kami menduga berpindahnya sebagian atau seluruh kas daerah dari Bank Bengkulu ke bank lain di luar Bank Bengkulu karena ada gratifikasi, demikian pernyataan KPK.

KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko akan diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017.

Maryono dan Widi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dari dua pejabat perusahaan yang mengajukan kredit ke BTN.

Tujuh orang saksi yang dipanggil KPK pada hari ini, Jumat (12/3/2021) seluruhnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain rumah Agung, KPK juga menggeledah Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Sulawesi Selatan.

Nurdin Abdullah menerima suap sebesar Rp2 miliar dari tersangka Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto untuk memastikan dirinya mendapatkan proyek infrastruktur.

Agung Sucipto yang telah kenal baik dengan Nurdin berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2021.