Backlog turun menjadi 9,9 juta unit di 2023 disumbang dari pelaksanaan PSR. Di sisi lain, aturan turunan UU No.1/2022 tentang HKPD meluncur, yakni PP No.1/2024.
Bisnis, JAKARTA — Dasar hukum emisi obligasi dan sukuk daerah kian kokoh setelah pemerintah memasukkan ketentuan mengenai penerbitan surat utang oleh pemerintah daerah ke…
Utang tersembunyi ini berasal dari obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah dan China tidak memiliki catatan resmi dari utang tersembunyi pemerintah lokal, karena secara…
Dengan obligasi daerah, pemerintah provinsi dapat mempercepat proses pembangunan di daerahnya masing-masing karena memiliki penerimaan lain selain pajak-pajak daerah dan…
Omnibus law UU Cipta Kerja menghapus syarat persetujuan DPRD bagi pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Pemrov Jawa Barat yang sudah lama merencanakan emisi…
Otoritas Jasa Keuangan menilai penerbitan obligasi pemerintah daerah masih terkendala rumit dan sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk menerbitkan obligasi daerah tampaknya tak berjalan mulus. Belum adanya restu dari legislatif menjadi penyebabnya.
Ditjen Perimbangan Keuangan menilai Pemda masih cenderung kesulitan menentukan proyek yang akan didanai karena tidak adanya skala prioritas dari proyek-proyek yang hendak…
Penyebab dari tidak adanya obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda antara lain disebabkan oleh dangkalnya pasar modal Indonesia, kurangnya kapasitas manajemen finansial…
Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan meraup dana hingga Rp11 triliun untuk membiayai…
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengakui, penerbitan obligasi daerah bukan pekerjaan sepele. Upaya penerbitan ini hanya…