Bisnis, JAKARTA — Dasar hukum emisi obligasi dan sukuk daerah kian kokoh setelah pemerintah memasukkan ketentuan mengenai penerbitan surat utang oleh pemerintah daerah ke…

Utang tersembunyi ini berasal dari obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah dan China tidak memiliki catatan resmi dari utang tersembunyi pemerintah lokal, karena secara…

Pemerintah pusat membuka kemungkinan agar pemerintah daerah (pemda) dapat meminjam uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dengan obligasi daerah, pemerintah provinsi dapat mempercepat proses pembangunan di daerahnya masing-masing karena memiliki penerimaan lain selain pajak-pajak daerah dan…

Otoritas Jasa Keuangan menilai penerbitan obligasi pemerintah daerah masih terkendala rumit dan sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk menerbitkan obligasi daerah tampaknya tak berjalan mulus. Belum adanya restu dari legislatif menjadi penyebabnya.

Demi memenuhi prinsip kehati-hatian, penerbitan obligasi membutuhkan proses yang lumayan panjang.

Ditjen Perimbangan Keuangan menilai Pemda masih cenderung kesulitan menentukan proyek yang akan didanai karena tidak adanya skala prioritas dari proyek-proyek yang hendak…

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan meraup dana hingga Rp11 triliun untuk membiayai…

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengakui, penerbitan obligasi daerah bukan pekerjaan sepele. Upaya penerbitan ini hanya…

Demi menjangkau sektor-sektor pemasukan baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran kajian kebijakan pembiayaan daerah sebesar Rp23 miliar.

Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memikirkan pendanaan alternatif untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)…

Rencana akselerasi proses obligasi daerah oleh Pemprov Jawa Barat bergantung pada izin dari Kementerian Keuangan. Jika tidak aral melintang pematangan obligasi daerah bisa…

Sumatra Utara dinilai belum membutuhkan obligasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis penerbitan obligasi daerah segera terealisasi.

Pendanaan dari pasar modal itu dimaksudkan sebagai pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan pembangunan.