Dengan obligasi daerah, pemerintah provinsi dapat mempercepat proses pembangunan di daerahnya masing-masing karena memiliki penerimaan lain selain pajak-pajak daerah dan…

Omnibus law UU Cipta Kerja menghapus syarat persetujuan DPRD bagi pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Pemrov Jawa Barat yang sudah lama merencanakan emisi…

Otoritas Jasa Keuangan menilai penerbitan obligasi pemerintah daerah masih terkendala rumit dan sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk menerbitkan obligasi daerah tampaknya tak berjalan mulus. Belum adanya restu dari legislatif menjadi penyebabnya.

Ditjen Perimbangan Keuangan menilai Pemda masih cenderung kesulitan menentukan proyek yang akan didanai karena tidak adanya skala prioritas dari proyek-proyek yang hendak…

Penyebab dari tidak adanya obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda antara lain disebabkan oleh dangkalnya pasar modal Indonesia, kurangnya kapasitas manajemen finansial…

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan meraup dana hingga Rp11 triliun untuk membiayai…

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengakui, penerbitan obligasi daerah bukan pekerjaan sepele. Upaya penerbitan ini hanya…

Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memikirkan pendanaan alternatif untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)…

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengantongi Keputusan Gubernur mengenai percepatan obligasi daerah guna melancarkan rencana melepas surat utang kepada…

Rencana akselerasi proses obligasi daerah oleh Pemprov Jawa Barat bergantung pada izin dari Kementerian Keuangan. Jika tidak aral melintang pematangan obligasi daerah bisa…

Sumatra Utara dinilai belum membutuhkan obligasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Pendanaan dari pasar modal itu dimaksudkan sebagai pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan pembangunan.

Terkait wacana kemungkinan pemerintah daerah menerbitkan obligasi, Ekonom Sumatra Utara Gunawan Benjamin menilai penerbitan obligasi daerah adalah salah satu solusi dan gebrakan…

Padahal, tercatat Kaltim menjadi salah satu dari sejumlah provinsi sudah menyatakan niat untuk menjadi pionir dalam penerbitan obligasi daerah bersamaan dengan DKI Jakarta,…

Setelah sekian lama, akhirnya obligasi daerah pertama siap diterbitkan tahun depan. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Kementerian Dalam Negeri.