Otoritas Jasa Keuangan menilai penerbitan obligasi pemerintah daerah masih terkendala rumit dan sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk menerbitkan obligasi daerah tampaknya tak berjalan mulus. Belum adanya restu dari legislatif menjadi penyebabnya.
Ditjen Perimbangan Keuangan menilai Pemda masih cenderung kesulitan menentukan proyek yang akan didanai karena tidak adanya skala prioritas dari proyek-proyek yang hendak…
Penyebab dari tidak adanya obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda antara lain disebabkan oleh dangkalnya pasar modal Indonesia, kurangnya kapasitas manajemen finansial…
Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan meraup dana hingga Rp11 triliun untuk membiayai…
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengakui, penerbitan obligasi daerah bukan pekerjaan sepele. Upaya penerbitan ini hanya…
Demi menjangkau sektor-sektor pemasukan baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran kajian kebijakan pembiayaan daerah sebesar Rp23 miliar.
Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memikirkan pendanaan alternatif untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)…
Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengantongi Keputusan Gubernur mengenai percepatan obligasi daerah guna melancarkan rencana melepas surat utang kepada…
Rencana akselerasi proses obligasi daerah oleh Pemprov Jawa Barat bergantung pada izin dari Kementerian Keuangan. Jika tidak aral melintang pematangan obligasi daerah bisa…
Pendanaan dari pasar modal itu dimaksudkan sebagai pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan pembangunan.
Terkait wacana kemungkinan pemerintah daerah menerbitkan obligasi, Ekonom Sumatra Utara Gunawan Benjamin menilai penerbitan obligasi daerah adalah salah satu solusi dan gebrakan…
Padahal, tercatat Kaltim menjadi salah satu dari sejumlah provinsi sudah menyatakan niat untuk menjadi pionir dalam penerbitan obligasi daerah bersamaan dengan DKI Jakarta,…
Setelah sekian lama, akhirnya obligasi daerah pertama siap diterbitkan tahun depan. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Kementerian Dalam Negeri.
Bisnis, JAKARTA — Setelah sekian lama, akhirnya obligasi daerah pertama siap diterbitkan tahun depan. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Kementerian…
Namun demikian, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mengetahui kabar tersebut. Mereka perlu memastikan apakah pihak Kemendagri benar-benar telah menandatangani persetujuan…
To top
