Hingga saat ini total luas bidang yang sertifikatnya telah terbit mencapai 5,3 juta hektare yang terbagi atas kurang lebih 18,9 juta bidang tanah.

Jokowi membagikan Satu juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota di Indonesia dalam menyambut peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang…

Dokumen pertanahan diharapkan semuanya diarahkan ke digitalisasi dan jaminan buat investasi sebagai prediktabilitas.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan hal itu direalisasikan melalui penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN yang memudahkan sertifikasi tanah wakaf.

Penandatanganan ini merupakan tindaklanjut dari MoU yang telah ditandatangani antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada 12 November 2019 dan PKS antara General…

Dengan skema KPBU ini maka digitalisasi data pertanahan bakal lebih optimal sehingga pada 2024 mendatang diharapkan pelayanan pertanahan lebih baik.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban di tengah pandemi Covid-19.

Ada 644 petak aset yang hingga saat ini belum terdaftar dan bersertifikat.

BPN yang memproses pemblokiran lahan milik Benny Tjokrosaputro menjadi berita terpopuler di kanal Ekonomi Bisnis.com pada Selasa (21/1/2020).

Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan peninjauan kembali terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang dari hulu hingga ke hilir pada setiap wilayah.

Sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota, persoalan lahan harus diselesaikan dalam mempersiapkan tahapan selanjutnya yakni kelancaran konstruksi.

Sertifikat yang dibagikan terdiri atas sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap, sertifikat redistribusi tanah, serta sertifikat wakaf.

Kebijakan untuk mempermudah proses pengadaan tanah akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan di lintas kementerian, telah disepakati adanya tambahan luas lahan untuk ibu kota dari yang semula 180.000 hektare menjadi 256.000 hektare.

Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bantul meluncurkan program BPN Mitra Desa sebagai salah satu langkah sinergi urusan pertanahan antara pemerintah…

Menurut KPK, penerimaan gratifikasi ini terkait dengan proses pendaftaran tanah. Salah satunya terkait dengan penerbitan Hak Guna Usaha [HGU] untuk sejumlah perkebunan sawit…