Rapat Kerja Nasional (Rakernas) internal Partai Amanat Nasional (PAN) menerima sejumlah suara dari ketua wilayah untuk mendukung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi cawapres.
Ketua Umum Zulkifli Hasan menyampaikan dalam sambutannya saat pembukaan Rakernas IV PAN, mayoritas kader mendukung untuk maju bersama Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin orang yang lebih sering berkata kasar dibandingkan…
Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pilpres 2019 akan ditentukan pada rapat kerja nasional yang dihelat Senin dan Selasa pekan depan di Jakarta.
Menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam rangka kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Agustus 2018, Partai Amanat Nasional (PAN)…
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya baru akan mengmumkan soal calon presiden pada akhir bulan ini meski Koalisi Umat Madani (KUM)…
Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Amien Rais merupakan sinyal positif yang harus diapresiasi.
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya sudah mendapatkan izin dari petinggi Partai Amanat Nasional untuk memasukkan logo PAN dalam…
Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk secara tegas memerintahkan Kementerian Agama untuk menghentikan pendataan nama-nama penceramah yang…
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya masih memperhitungkan berbagai peluang dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada pemilihan kepala daerah…
PAN berencana menggalang kekuatan baru di pilkada Jawa Timur, terlepas dari dua kekuatan utama yaitu Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa
Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta partainya keluar dari koalisi pemerintah. Ia bahkan mendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengkritik…
PAN mendukung langkah sejumlah fraksi di DPR yang menginginkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang sudah diundang-undangkan untuk segera direvisi.