Koopssus TNI menjadi salah satu pokok pembicaraan hangat lantaran disebut 'mendatangi' Petamburan, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai lokasi markas FPI.

Sebuah halaman Facebook menggunakan nama dan foto profil Moeldoko menunggah pernyataan terkait dengan revolusi akhlak. Benarkan akun tersebut milik Moeldoko?

Dengan perpanjangan fasilitas GSP, Moeldoko meminta investor tidak khawatir untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, hubungan Indonesia dan Amerika menjadi lebih…

Moeldoko menjelaskan bahwa pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diatur dalam UU Nomor 5/1959.

Daniel Mananta menegaskan bahwa sepeda tersebut ditujukan kepada lembaga KSP bukan perseorangan Presiden Joko Widodo maupun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengaku sudah mengkonsultasikan hal tersebut kepada Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sepeda lipat pemberian Daniel Mananta dan rekannya itu bukan untuk dirinya pribadi dan juga Presiden Joko Widodo. Lalu…

Moeldoko mengklaim UU ini dibuat untuk memfasilitas para calon pekerja pada masa yang akan datang.

Bila perundingan ini tidak dilakukan, menurut Dubes UE, pada 2024 Indonesia akan kehilangan hak atas tarif khusus untuk dapat berkompetisi dengan baik.

Moeldoko menyebut Omnibus Law final versi DPR sudah sesuai janji bonus demografi serta arahan prioritas presiden.

Neta juga menyinggung ucapan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Semarang, Jumat (2/10/2020), terkait isu rumah sakit rujukan meng-Covid-kan pasien yang meninggal…

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilahkan KAMI menyampaikan gagasan sebagai bagian dari demokrasi. Jangan mengganggu stabilitas politik!

Pemerintah meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyerangan ulama Syekh Ali Jaber.

KSP membuat sebuah wadah bernama Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang bertujuan mengelola sumber daya anak Indonesia.

Moeldoko menyatakan bahwa OJK tidak dapat dibubarkan karena pembentukannya bukan melalui aturan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait, tetapi melalui Undang-Undang.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada beberapa lembaga yang dinilai memiliki kemiripan tupoksi dengan kementerian yang ada, sehingga ada kemungkinan dibubarkan.