Kementerian Ketenagakerjaan memastikan aturan mengenai aturan pembayaran tunjangan hari raya atau THR akan diterbitkan pekan depan.

Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), jumlah pekerja yang belum memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) tahun lalu secara penuh mencapai 10.000 orang.

Salah satu yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP karena saat ini aliansi aliansi buruh sedang melakukan uji materi ke MK terkait UU Cipta Kerja.

KSPI menilai penolakan terhadap Omnibus Law dan aturan upah minimum pemerintah perlu kembali disuarakan jelang pergantian tahun.

Sidang gugatan KSPI yang terdaftar dengan Nomor 101/PUU-XVIII/2020 itu bakal digelar pada pukul 11.00 WIB.

Sidang gugatan KSPI yang terdaftar dengan Nomor 101/PUU-XVIII/2020 itu bakal digelar pada pukul 11.00 WIB.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta pemerintah untuk menahan diri sampai ada keputusan dalam gugatan uji materiil atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain mendorong dibatalkan UU Cipta Kerja, buruh bakal menuntut upah minimum pada 2021 tetap dinaikkan.

Hari ini, para buruh dari KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan Gedung DPR RI.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal kembali berunjuk rasa apabila gugatan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tidak dihiraukan pemerintah.

KSPI dan KSPSI AGN melayangkan gugatan setelah mengkaji dan menganalisis secara cepat salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan.

Adapun, 32 konfederasi dan federasi yang akan menggelar demo itu termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)…

Isi surat edaran Menaker tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Aksi demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana.

Pertimbangan KSPI dan serikat buruh lain menggelar aksi pada 1 November karena presiden diperkirakan akan meneken UU Cipta Kerja paling lambat pada 28 Oktober.

Aksi itu akan digelar usai DPR melakukan reses pada awal November mendatang.