Isi surat edaran Menaker tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Aksi demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana.

Pertimbangan KSPI dan serikat buruh lain menggelar aksi pada 1 November karena presiden diperkirakan akan meneken UU Cipta Kerja paling lambat pada 28 Oktober.

Aksi itu akan digelar usai DPR melakukan reses pada awal November mendatang.

Serikat buruh di Provinsi Jawa Tengah menyesalkan stigma dan desain informasi terkait demonstrasi disandingkan dengan perilaku vandalisme dan penyebab klaster Covid-19.

Aksi mogok nasional dilakukan untuk mendesak agar pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu sudah disahkan.

Tanggal 8 Oktober 2020 adalah hari terakhir mogok nasional KSPI dan KSPSI AGN serta 32 federasi serikat pekerja.

Adapun terkait pengesahan UU Cipta Kerja, KSPI tetap menyuarakan penolakan atas dihapuskannya upah minimum sektoral (UMSK) dan pengenaan syarat untuk pemberlakuan upah minimum…

Massa aksi berkumpul sambil duduk-duduk di trotoar pinggir Jalan TB Simatupang. Ini mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan jadi tersendat.

Dalam aksi yang berlangsung pada 6 - 8 Oktober ini, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

KSPI menilai saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi di berbagai perusahaan, sehingga pengesahan RUU Cipta Kerja justru memperkeruh dan membuat blunder bagi…

Ketujuh hal ini disebut telah disepakati pemerintah bersama DPR dalam rapat pada Sabtu (3/10/2020) malam, yang memutuskan membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke sidang paripurna.

Unjuk rasa akan diadakan pada 6 hingga 8 Oktober dari pukul 06.00 - 18.00 WIB di 150 kabupaten/kota yang berada di 20 provinsi seluruh Indonesia.

Massa membubarkan diri pada pukul 12.43 WIB usai Ahmad Sufmi Dasco menemui Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan melakukan audiensi di atas mobil komando.

Penolakan Omnibus Law, menurut Said, dilakukan karena merugikan buruh dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta…

Omnibus Law RUU Cipta Kerja selalu dibahas meskipun DPR sedang reses. Ini menimbulkan kecurigaan.