Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 16/2017 tentang Penetapan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang…

Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI XX, di Graha Gubernuran Sulut, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,…

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh parlemen masih menimbulkan kekhawatiran. Apakah…

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyebut Indonesia bisa meniru langkah Singapura, Malaysia atau bahkan Amerika Serikat dalam membuat regulasi…

Langkah baru ditempuh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), termasuk revisi dan uji materi ke Mahkamah Konsitusi.

Sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi menolak pengesahan Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang undang.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan saat ini perkembangan ormas sangat pesat namun tidak diimbangi dengan peraturan yang komprehensif.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Koordinasi Muballigh (Bakomubin) DKI Jakarta pada Selasa (26/9/2017) dilantik di Gedung Nusantara V, Kompleks…

Pemerintah meminta kepada seluruh ormas yang terdaftar secara badan hukum untuk tunduk dan patuh kepada Pancasila dan UUD 1945.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumlolo menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) agar ketika membuat peraturan daerah tidak bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya.…

Para masa aksi 287 ini sebelumnya berkumpul di Masjid Istiqlal dan berencana melakukan longmarch ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pihak kepolisian menggiring masa demo untuk…

Sejumlah organisasi masyarakat dijadwalkan menggelar aksi pada 28 Juli 2017 atau yang diberi nama dengan Aksi 287 untuk menyuarakan pembatalan Perpu No.2/2017 tentang Organisasi…

Presiden Joko Widodo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, memiliki tujuan positif untuk menjaga keutuhan…

Kemenpora mengancam akan menghentikan fasilitasi, termasuk pendanaan, kepada organisasi kepemudaan yang terindikasi antipancasila.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia.

pemerintah daerah dapat mengevaluasi organisasi kemasyarakatan (ormas) di tingkat kota, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang kegiatannya tidak sejalan dengan landasan…