Bisnis, JAKARTA — Strategi pemerintah dalam memburu tersangka korupsi maupun terpidana kasus korupsi yang melarikan diri tetap mengandalkan tim pemburu koruptor yang keberadaanya…
Nazzarudin sudah mendapat beragam remisi sejak 2013 setelah dirinya dipidana. Sejak saat itu, remisi yang didapat Nazaruddin diakumulasikan menjadi total 4 tahun 1 bulan,…
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak perlu dibebaskan terkait dengan pandemi virus corona (COVID-19).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak perlu dibebaskan terkait dengan pandemi virus corona (COVID-19)
Usulan untuk membebaskan koruptor terkait pencegahan penyebaranan virus Corona di dalam Lembaga Pemasyarakat mendapat penolakan. Bahkan, ide tersebut dinilai berbahaya bagi…
Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan mengatakan, rencana revisi PP 19/2012 sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan.
Indonesia Corruption Watch mencatat ada 22 terpidana korupsi berpotensi bebas. Hal itu bisa terjadi jika PP No.99/2012 tentang Syarat dan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga…
Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pendidikan politik bagi rakyat supaya mereka tidak memilih eks narapidana koruptor pada Pemilihan…
MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.
Mahkamah Konstitusi telah memutus gugatan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Uji materi yang dilakukan oleh Perludem dan ICW dikabulkan sebagian.
Mahkamah Konstitusi memberlakukan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini adalah putusan atas gugatan Undang-Undang…
Sejumlah partai politik berkomitmen menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk bisa mencalonkan…
Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan peraturan yang isinya membolehkan mantan koruptor daftar pemilihan kepala daerah. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan…
Mahkamah Konstitusi memberlakukan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini adalah putusan atas gugatan Undang-Undang…
To top 
