Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah menyepakati rancangan revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ada hak-hak yang bisa didapat narapidana.
Partai politik di Maluku Utara (Malut) diminta tidak memberi peluang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah pada pilkada 2020 kabupaten/kota.
Upaya melegitimasi agar mantan koruptor dilarang maju sebagai calon kepala daerah 2020 sulit terlaksana. Pasalnya, masa sidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tinggal dua bulan lagi dirasa tidak…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung usulan Komisi Pemilihan Umum untuk melarang eks-koruptor maju pada pemilihan kepala daerah pada Pilkada 2020 mendatang.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa isu ini sama dengan kasus pelarangan mantan koruptor maju sebagai calon anggota legislatif…
Mengingat masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan segera habis beberapa bulan lagi, tiga paket tersebut tidak akan terkejar. Mardani menyarankan agar publik diberikan…
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah mendapat perlawanan keras saat melarang mantan terpidana kasus korupsi diajukan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu)…
Saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008 Tamzil juga terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004.
Mendagri memberikan ultimatum pertama kepada para kepala daerah itu untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap ASN terlibat korupsi dalam waktu 14…
Pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi dilakukan kepada PNS yang telah memeroleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau…
Dari 2.504 PNS koruptor yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), 386 di antaranya berasal dari aparatur sipil negara di tingkat provinsi. Sementara 2.118 orang lainnya…
Hingga kini masih ada ribuan PNS koruptor yang belum diberhentikan tidak dengan hormat. Berdasarkan data terkini yang dimiliki ICW, jumlah PNS koruptor yang masih aktif sejumlah…
MK menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (PNS) karena dipidana melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan…
Artidjo Alkostar dikenal sebagai hakim agung yang ditakuti koruptor atau terpidana kasus korupsi. Para koruptor memilih tidak melakukan upaya hukum luar biasa saat Artidjo…
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpendapat pengumuman caleg mantan koruptor tidak akan terlalu berdampak dari sisi pemilih, sebab mayoritas pemilih masih banyak yang…
