Lonjakan mudik lebaran tengah Pandemi Covid-19 tetap terjadi karena pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik.

Kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik ini dinilai sudah benar dalam konteks antisipasi. Tapi...

Polisi diyakini sudah memiliki bukti permulaan yang cukup saat menangkap Munarman.

KKB selama ini telah banyak membuat ketakutan serta menciptakan suasana yang tidak aman sehingga mengganggu berbagai proses kehidupan masyarakat di sana.

Larangan ini guna mengantisipasi bertambahnya kasus Covid-19 sekaligus belajar dari kasus penanganan Covid-19 di India.

Program deradikalisasi yang telah memakan biaya triliunan rupiah disebut belum berhasil karena masih ada aksi radikal seperti terorisme yang jusgru dilakukan kelompok usia…

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani tersebut disambut langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor K.H. Hasan Abdullah Sahal.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan selama ini MPR jauh dari wacana penambahan masa jabatan Presiden RI.

Kedatangan vaksin dengan merek yang berbeda dan maraknya pasar gelap vaksin Covid-19 harus diantsipasi dengan langkah yang tepat.

Perlu penguatan struktur ekonomi dalam strategi kebijakan pemulihan perekonomian nasional.

Masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat karena ancaman wabah Covid-19 di Indonesia diprediksi baru bisa terkendali pada 2022.

Sudah saatnya kita memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan berupa Pokok-pokok Haluan Negara.

Pasalnya, para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, telah bersepakat memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dalam proses bernegara.

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai langkah yang dilakukan Presiden sangat tepat dengan kondisi rakyat yang makin susah di tengah pandemi Covid-19 ini.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah kompak dan konsisten menerapkan sikap politik luar negeri Indonesia.

Berdasarkan Traktat Montevideo 1933, ULMWP tidak memiliki dasar, sebab wilayah yang diklaim adalah wilayah resmi Indonesia.