Pemetaan wilayah rawan bencana perlu menjadi acuan agar pembangunan gedung atau perumahan rakyat mengedepankan prinsip tahan gempa di Natuna.

Ada dugaan transaksi mencurigakan berasal dari 160 laporan sepanjang 2009 hingga 2023.

MPR akan melakukan kajian untuk mengembalikan utusan golongan ke dalam tubuh MPR periode selanjutnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan suatu kebanggaan Kota Bandung dipilih menjadi tuan rumah pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. 

Perlu ada pembicaraan mengenai apakah perlu mengembalikan sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

La Nyalla ingin fungsi MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dikembalikan lagi seperti zaman Orde Baru.

Wapres menyebut UUD 1945 sebagai konstitusi negara bukanlah sebuah dokumen kenegaraan saja, tetapi juga mengatur landasan penyelenggaraan pemerintah.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2022, Ketua MPR RI menyampaikan agar pemerintah tetap berhati-hati terhadap utang luar negeri.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2022, Ketua MPR RI menyampaikan agar pemerintah tetap berhati-hati terhadap utang luar negeri.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan perkembangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di hadapan Sidang Tahunan MPR yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Sejumlah pimpinan partai politik hadir dalam sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.

Beberapa pakar hukum konstitusi menilai upaya menghidupkan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan tidak bisa diterima secara keilmuan.

DPP PAN memutuskan menunjuk Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang kini sebagai Menteri Perdagangan.

Hari pertama bekerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini langsung mengecek harga kebutuhan…

Tiga nama menguat menggantikan posisi Wakil Ketua MPR pengganti Zuklifli Hasan yang telah dilantik menjadi menteri perdagangan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai belum bisa mewakili fungsi negarawan yang tidak lagi terlibat politik praktis.