OJK melaporkan terdapat 19 pinjol P2P lending yang memiliki tingkat kredit macet (TWP90) tinggi di atas 5% pada Agustus 2024.

WOM Finance (WOMF) fokus pada strategi penagihan efektif untuk menjaga kualitas kredit di tengah tren kenaikan non-performing financing (NPF).

Kredit macet dari pinjol yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius.

Kredit bermasalah (NPF) gross perusahaan pembiayaan terpantau sebesar 2,75% per Juli 2024, naik dari 2,69% pada Juli 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan kenaikan kredit macet perusahaan pembiayaan pada Juli 2024.

Penurunan jumlah kelas menengah nyatanya berdampak terhadap kredit macet baik di multifinance maupun teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending.

Industri P2P lending atau pinjol menerapkan sejumlah strategi saat 9,4 juta penduduk kelas menengah turun menjadi aspiring middle class selama 5 tahun terakhir.

Saat daya beli masyarakat menurun, kemampuan untuk membayar angsuran menjadi terbatas. Akibatnya risiko kredit macet semakin meningkat.

Rasio NPL BPR dan BPRS di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 6,62% sehingga mendapatkan perhatian serius OJK.

Turunnya jumlah kelas menengah dinilai sebagai sinyal masyarakat mengurangi pembelian kendaraan yang nantinya dapat berdampak pada kinerja kredit multifinance.

Jumlah non performing loan (NPL) atau kredit macet di industri buy now pay later (BNPL) atau layanan bayar tunda masih bertahan di atas 5%.n

Generasi Milenial disebut memiliki kebutuhan lebih banyak yang membuat sulit  untuk membayar utang BNPL. Selain itu ada beberapa alasan lainnya

Berdasarkan data BI, pertumbuhan kredit UMKM pada Juni 2024 tumbuh 5,1% YoY, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 5,6% YoY.

OJK buka suara mengenai sejumlah bank yang mencatatkan rasio kredit bermasalah (NPL) tinggi, yakni hampir atau bahkan berada di atas ambang batas 5%

Per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%. OJK pun menjelaskan alasan mengapa kredit macet segmen UMKM cukup tinggi.

OJK membeberkan perkembangan aturan hapus tagih kredit macet. Nantinya, kebijakan ini akan berlaku untuk BUMN berbentuk bank dan LJK non bank.