Pemerintah bisa dengan mudah menambahkan daftar ILAP yang wajib menyetorkan data kepada DJP melalui revisi PMK.

Penerimaan pajak pada tahun ini berpotensi ambles karena stimulus gelombang dua untuk menangkal dampak virus corona atau Covid-19 yang berfokus pada sektor manufaktur yang…

DJP baru bisa mengidentifikasi 68,85% data eksternal prioritas dari keseluruhan data eksternal prioritas yang diperoleh. Data DJP menunjukkan bahwa data eksternal prioritas…

Wajib pajak (WP) orang pribadi peserta tax amnesty wajib melaporkan penempatan harta paling lambat pada 31 Maret, sedangkan untuk WP Badan paling lambat pada 31 April.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah kembali memberikan stimulus untuk pelaku usaha dengan meningkatkan batas atas restitusi dipercepat dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.n

Peningkatan batas atas nominal restitusi dilakukan dalam rangka membantu arus kas korporasi di tengah situasi ekonomi penuh ketidakpastian saat ini.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka membantu arus kas dunia usaha di tengah mewabahnya virus Corona atau Covid-19.

Per 9 Maret, jumlah SPT yang dilaporkan melalui e-Filling mencapai 5,4 juta SPT, lebih tinggi dibandingkan 9 Maret tahun lalu dimana pelaporan melalui e-Filling baru mencapai…

Bisnis, JAKARTA – Pelaku usaha menanti realisasi pemangkasan pajak penghasilan untuk investor yang menanamkan dananya di kawasan khusus sejalan dengan terbitnya PP No.12/2020…

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan saat ini PMK turunan mengenai fasilitas PPh masih dibahas.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah mengatur ulang sejumlah fasilitas perpajakan dan kemudahan lainnya mulai dari PPh, PPN, bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI)…

Akibat pengawasan yang lemah, Ditjen Pajak memasukan klausul khusus terkait pengawasan atas WP yang menikmati fasilitas tersebut dalam Surat Edaran (SE) No. 7/PJ/2020.

Pemerintah akan memberikan relaksasi atas pengenaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, hingga PPh Pasal 25 serta PPN Minyak Goreng, PPN Bahan Bakar Nabati, PPN Eksplorasi Migas,…

Pelaporan SPT bisa dilakukan secara online, sehingga wajib pajak tidak perlu antre di KPP Pratama. Berikut ini tata caranya.

Kementerian Keuangan membuka opsi untuk menunda pungutan PPh Pasal 21 dalam rangka menangkal dampak ekonomi dari penyebaran virus corona.n

Tindakan terpidana tersebut telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 45 miliar dari tahun 2018 sampai dengan 2019