Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa mengumpulkan pajak merupakan tugas yang tidak mudah, jelang 12 hari purnatugas sebagai bendahara negara.
Modernisasi diperlukan karena melihat Pendapat Asli Daerah (PAD) NTB dalam 7 tahun terakhir cukup fluktuatif, tidak menunjukkan pertumbuhan yang konsisten.
Ada pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II dan seterusnya, bebas sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta juga bebas PKB progresif.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah UMKM serta perusahaan nasional dikenai pajak minimum global sebesar 15%.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis target outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun pada tahun ini bisa tercapai.
Hingga Agustus 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16% target tahun ini. Manufaktur dan perdagangan dinilai sebagai kunci pemulihan.
Pajak orang kaya atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) memberi sumbangan terkecil untuk pendapatan negara dibandingkan penerimaan pajak utama lainnya.
Porsi pengeluaran kelas menengah untuk pajak terus meningkat, terekam dalam PPh OP dan PPh 21 yang masing-masing berkontribusi 1% dan 14,7% ke penerimaan pajak.
Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia karena bisa membiayai berbagai program seperti makan siang gratis hingga beasiswa kepada masyarakat.