Ditjen Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp103,4 miliar lewat penindakan rokok ilegal di Jawa Timur.

Empat kawasan industri hasil tembakau dibangun di Jawa Timur, sebagai provinsi dengan penerimaan dana bagi hasil cukai rokok tertinggi.

Setiap daerah memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT sesuai proporsinya masing-masing.

Jawa Timur dan Jawa Tengah selaku produsen tembakau terbesar mendapatkan jatah dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCT terbesar pada 2023.

Masyarakat dapat mendaftarkan IMEI untuk maksimal dua unit gawai per orangnya melalui E-CD

Naiknya harga rokok selalu berbanding lurus dengan merebaknya peredaran rokok ilegal.

Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana implementasi cukai plastik dan minuman manis. Apakah Kemenkeu akan memungut kedua cukai itu pada 2023?

Ambiguitas pandangan terhadap daya beli di kalangan pemerhati rokok juga menjadi critical point yang bisa “menjempalikkan” harga saham.

YLKI menilai kebijakan kenaikan cukai tembakau 10 persen terlalu rendah dalam upaya menurunkan pravelensi perokok di Indonesia.

Anngota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai rontoknya ekonomi petani tembakau selama 5 tahun merupakan dampak dari kenaikan cukai yang sangat tinggi.

Bisnis, JAKARTA — Kenaikan tarif cukai hasil tembakau diperkirakan masih memiliki ruang lebar yakni hingga 45%. Dengan demikian, kenaikan tarif cukai bisa memberikan manfaat…

Ketua Gaprindo Benny Wahyudi mengaku pelaku usaha di segmen rokok putih sebelumnya berharap kenaikan cukai tidak sampai ke level 2 digit di kisaran 8 persen. 

Pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Saham emiten rokok Gudang Garam (GGRM) digadang-gadang mendapatkan berkah dari tahun politik.

Tren penguatan harga duo saham emiten rokok GGRM dan HMSP sepanjang pekan lalu masih berpotensi dijegal sentimen cukai rokok.

Usulan ekstensifikasi cukai terhadap minuman manis bukan barang baru. Rencana itu tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021.