Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai insentif fiskal masih diperlukan sebagai salah satu instrumen yang digunakan Indonesia untuk menarik investasi.
Pemerintah telah bersiap untuk menghadapi risiko terburuk dalam perekonomian. Pada kuartal II/2020 ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di level negatif.
Tiga aspek yang memengaruhi kontraksi penerimaan negara, yaitu pelambatan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha.
Pemerintah menyatakan dana kompensasi sebesar Rp90,42 triliun akan segera dibayarkan kepada PLN dan Pertamina, masing-masing sebesar Rp45,42 triliun dan Rp45 triliun.
Pembayaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN juga sebagai pemenuhan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mewajibkan pemerintah membayarkan utang kompensasi kepada…
BKF menegaskan perekonomian tidak bisa kembali ke level normal dalam waktu singkat hanya dengan pelonggaran PSBB dan prospek ekonomi Indonesia juga masih mengalami tantangan…
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan formulasi dari pembiayaan Program PEN masih diformulasikan dan diupayakan bisa seminimum mungkin.
Dari total Rp405 triliun, pemerintah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70 triliun untuk relaksasi pajak,…