Menurut mantan walikota Surabaya yang akrab dipanggil Risma tersebut, penghapusan data penerima dilakukan atas beberapa alasan, termasuk penerima telah meninggal dunia dan…

BPJS Kesehatan secara bertahap mengubah nomor layanan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 menjadi 165.

Dengan simplifikasi layanan tersebut, peserta dengan diagnosis thalassemia mayor dan hemofilia tak perlu lagi mengunjungi FKTP untuk memperbarui surat rujukannya setelah…

Pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun pada 2022 atau mencakup 9,4 persen dari total belanja negara tahun depan.

Rumah sakit mengajukan klaim Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan tetapi melalui proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan degradasi dalam berbagai sektor, justru menjadi peluang untuk memperkuat implementasi sistem teknologi informasi.

Sebagian warganet menyatakan bahwa program jaminan sosial memberikan manfaat yang besar, yakni membantu biaya pengobatan dirinya sendiri maupun orang-orang yang dikenal.

Untuk warga yang belum memiliki JKN secara otomatis dapat datang ke kelurahan untuk dimasukkan datanya ke aplikasi di aplikasi Cek Kependudukan Disdukcapil Surabaya dan Edabu…

BPJS Kesehatan dinilai perlu melakukan optimalisasi pelayanan di tingkat pelayanan pertama atau primer.

Berlakunya program JKP bukan hanya akan memengaruhi lanskap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga jumlah peserta BPJS Kesehatan.

Tata kelola menjadi kunci utama dalam pengembangan kualitas pelaksanaan jaminan sosial.

Jokowi menunjuk secara langsung Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2021–2026. Adapun, kursi pemimpin tujuh direktorat di BPJS Kesehatan akan…

BPJS Kesehatan mencatat bahwa pada akhir 2020, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 222,46 juta orang.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan, peserta PBI yang mulanya…

Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah wajib mengalokasikan pajak rokok untuk program JKN, yakni sebanyak 75 persen…