Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan seluruh tenaga honorer bergaji di bawah Rp5 juta yang terdaftar…

Pemprov Sumatra Selatan menargetkan sebanyak 2.724 pegawai honorer di lingkungan pemerintahan tersebut mendapat jaminan ketenagakerjaan pada tahun depan.

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji kurang dari Rp5 juta, baik swasta dan negeri, bisa mendapatkan subsidi senilai Rp600.000.

Meski boleh menambah tenaga honorer, namun Tjahjo mengingatkan pemerintah daerah tidak boleh menjanjikan akan ada pengangkatan menjadi PNS.

Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah mendapat tanggapan serius Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Terhadap tenaga honorer yang masih ada sampai saat ini, Komisi II DPR mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan dengan tahapan dan peta jalan atau "roadmap" yang lebih…

Sebanyak 157 tenaga honorer kategori dua atau K2 fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Palembang resmi menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)…

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat sampai dengan 17 Februari 2019 pukul 14.38 WIB, jumlah akun yang terdaftar mencapai 92.519 akun. Namun yang sudah melakukan pengumpulan…

Pada hari kedua pendaftaran, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melaporkan pembaharuan informasi jumlah pendaftar. Berdasarkan keterangan BKN, 21 jam sejak pendaftaran dibuka…

Ribuan perawat honorer di Sumatra Selatan mengeluhkan status hingga upah mereka yang sangat minim.

Lambatnya penyelesaian masalah tenaga honorer adalah akibat tidak ada data valid antara Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan…

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan sebanyak 13.345 tenaga honorer Kategori II (K-II) dari total 438.590 orang berhak mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri…

Pemerintah Provinsi Sumsel meminta agar pemerintah pusat dapat merevisi kembali regulasi mengenai penerimaan seleksi CPNS khususnya terkait honorer kategori 2 atau K2.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang…

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah ambil ancang-ancang untuk merumahkan para pekerja honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) mulai tahun depan karena berkurangnya…

Ribuan pegawai honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).