Ketua Forum Pejuang Honorer Nakes (FPHN) Kabupaten Cirebon Sarniti mengaku para tenaga honorer kecewa lantaran formasi yang dibutuhkan hanya 72 orang.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menganggarkan Rp277,9 miliar untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2023.

Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali memprioritaskan pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian (PPPK) berasal dari tenaga honorer pada 2022 ini.

Tunjangan kepada guru honorer tersebut termasuk dalam alokasi anggaran Rp233,9 triliun yang disiapkan pemerintah.

Jumlah tenaga kontrak di Bali hingga 2022 mencapai 8.994 orang, jika dihapus dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelayanan.

Pemda Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan gugus tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.

Jumlah 4.000 itu hanya dari pemerintah provinsi saja, belum lagi dari pemda.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa.

Anggota Komisi IX DPR RI meminta solusi konkret dari pemerintah terkait jumlah tenaga honorer yang terancam menjadi pengangguran bila tidak sesuai dengan kriteria PNS dan…

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja memastikan Pemprov Jabar masih menggodok dan memetakan kebutuhan honorer yang akan digantikan outsourcing.

Akan tetapi masih kami rumuskan. Mudah-mudahan masih bisa bekerja di lingkungan Pemkot Semarang, kata Wali Kota Semarang.

Terdapat prioritas bagi honorer yang sudah lama mengabdi.

KemenPANRB resmi akan menghapus tenaga kerja honorer pada 28 November 2023. Hal itu dilakukan salah satunya dalam rangka menyejahterakan tenaga honorer yang gajinya dibawah…

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer tahun depan.

Pemerintah resmi menghapus tenaga kerja honorer di lingkungan instansi pemerintah mulai 2023.

KemenPAN RB akan menghapus tenaga kerja honorer di lingkungan instansi pemerintah mulai 2023.