Terhadap tenaga honorer yang masih ada sampai saat ini, Komisi II DPR mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan dengan tahapan dan peta jalan atau "roadmap" yang lebih…
Sebanyak 157 tenaga honorer kategori dua atau K2 fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Palembang resmi menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)…
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat sampai dengan 17 Februari 2019 pukul 14.38 WIB, jumlah akun yang terdaftar mencapai 92.519 akun. Namun yang sudah melakukan pengumpulan…
Hingga Kamis 14 Februari 2019 pukul 11.03 WIB akun pelamar pada situs pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan alamat https://ssp3k-daftar.bkn.go.id/akun,…
Pada hari kedua pendaftaran, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melaporkan pembaharuan informasi jumlah pendaftar. Berdasarkan keterangan BKN, 21 jam sejak pendaftaran dibuka…
Lambatnya penyelesaian masalah tenaga honorer adalah akibat tidak ada data valid antara Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan…
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan sebanyak 13.345 tenaga honorer Kategori II (K-II) dari total 438.590 orang berhak mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri…
Pemerintah Provinsi Sumsel meminta agar pemerintah pusat dapat merevisi kembali regulasi mengenai penerimaan seleksi CPNS khususnya terkait honorer kategori 2 atau K2.
Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah ambil ancang-ancang untuk merumahkan para pekerja honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) mulai tahun depan karena berkurangnya…
Ribuan pegawai honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan untuk tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai honorer atau non aparatur sipil negara…
Sepertinya, prinsip menghalalkan segala cara, termasuk membayarkan sejumlah uang, selama bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil masih dipegang oleh sejumlah orang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi…
To top 
