Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti fenomenal munculnya crazy rich hingga serangan siber yang meresahkan.

Simak poin-poin penting aturan baru yang diterbitkan OJK soal Spin-Off UUS perusahaan penjaminan.

OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) baru terkait penggunaan jasa akuntan publik. Simak detailnya!

Pengamat menilai rencana klasterisasi perusahaan asuransi terkesan terburu-buru dan hanya cara responsif terhadap kasus-kasus gagal bayar klaim asuransi.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS) menyebut aturan OJK terkait spin off perusahaan penjaminan dapat menambah ruang gerak dan kapasitas usaha.

Bappebti menetapkan pendirian bursa kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Pemisahan UUS atau spin off perusahaan asuransi dan reasuransi paling lambat akhir 2026.

Batas waktu spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS) perusahaan asuransi dan reasuransi diatur paling lambat 31 Desember 2026.

Pendirian bursa kripto belum mampu mengerek naik minat investor kripto dalam negeri, sebaliknya pasar menanti keputusan SEC pada perdagangan koin-koin kripto. 

Spint off dapat dilakukan mengalihkan seluruh portofolio UUS penjaminan pada kepada perusahaan penjaminan syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Perusahaan penjaminan wajib menyampaikan rencana spin-off UUS kepada OJK untuk mendapatkan restu paling lambat 31 Desember 2028.

OJK mengingatkan penarikan dana tunai dari program paylater barang merupakan tindakan ilegal dan rawan disalahgunakan.

OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan. 

Presiden Joko Widodo telah memanggil Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ke Istana Negara diantaranya membahas terkait restrukturisasi kredit Covid-19.

Ekonom menilai premi restrukturisasi tidak akan terlalu membebani perbankan.

OJK mencatat kinerja industri asuransi, baik jiwa maupun umum, mengalami penurunan perolehan premi hingga 12,15 persen yoy.