Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) KLHK menolak klaim penelitian Fakultas Kehutanan IPB dan APKASINDO yang menyatakan sawit merupakan tanaman hutan terlantar.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan luas itu terjadi penambahan di tahun 2022 mencapai 9.033 hektare, karena baru kemarin ini diserahkan SK Hutan Sosial oleh…
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi mengatakan dengan adanya 9.033 hektare lahan hutan sosial itu, artinya Sumbar saat ini telah memiliki 161 unit SK dengan total luas 227.871…
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa akan ada 193 perusahaan yang akan dicabut izin usahanya. Dia menyebut akan…
Setelah menembus jarak tempuh sekitar 15 menit. Dari atas helikopter, terlihat beberapa bukit yang sudah gundul dan ratusan kayu bekas tebangan deretan beberapa pondok yang…
Komitmen ini akan didukung pendanaan senilai US$19,2 miliar. Namun, hanya sekitar US$7,2 miliar yang merupakan pendanaan baru yang berasal dari perusahaan dan filantropi.
Ekspor kertas tercatat yang paling tinggi dengan nilai US$2,8 miliar, diikuti pulp US$2,1 miliar, panel US$2,1 miliar, dan furnitur kayu US$2,1 miliar.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dan ikut serta pada program penanaman bibit mangrove yang menjadi bagian program PEN tersebut. Jokowi tiba di Bengkalis dan…
Norwegia menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung upaya Indonesia melindungi hutan dan lahan gambut, kendati kedua negara mengakhiri kerja sama pengurangan emisi gas…
Degradasi hutan terkait dengan kebakaran, kekeringan dan penebangan menyebabkan bagian dari hutan Amazon Brasil sekarang bertindak sebagai sumber karbon, daripada menyerap…
Dana hibah tersebut diberikan untuk meningkatkan hasil produksi hasil hutan, meliputi produksi madu, empon-empon, jamur, kompos, mebelair, dan ekowisata.
Presiden Direktur RGE Indonesia Irsan Syarief menyampaikan program vaksinasi ini sebagai upaya mendukung tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity) serta mendorong pemulihan…
Dalam pemberian hak akses kelola kepada masyarakat melalui perhutanan sosial, memungkinkan masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara legal.