Pemerintah diharap lebih memperhatikan standar resmi cadangan karbon dalam pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dengan mempertimbangkan areal yang seharusnya dipertahankan…
Potensi mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan produksi terganjal oleh banyaknya perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang mengalami…
Otoritas sektor kehutanan berencana mengeluarkan beleid baru berisi peta konflik dan potensi konflik di seluruh areal konsesi pemegang izin hutan tanaman industri (HTI).…
Pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia dinilai masih sangat minim karena tak lebih dari 4% total hutan yang ada. Di sisi lain, target Kementerian Kehutanan untuk…
Reformasi terkait proses administrasi dalam tubuh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berjalan, setelah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digadang menjadi garda depan dengan…
Bergulirnya angka baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan yang notabene lebih tinggi dari sebelumnya memiliki dua sisi yang kontras. Kantong negara…
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan, ketiadaan roadmap pengelolaan kehutanan adalah pangkal masalah merosotnya daya…
Rencana pemerintah yang akan menggencarkan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada 2014 memancing reaksi ganda bagi NGO HuMa yang kerap melakukan pemantauan…
Sedikitnya terdapat lima sektor bisnis yang memicu konflik agraria sepanjang tahun ini, dengan luas lahan yang diperebutkan sekitar 1,28 juta hektare atau meningkat dari…
Kementerian Kehutanan mendorong pengembangan investasi hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan sebagai antisipasi skenario waspada pada perekonomian nasional.
Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan telah menyusun tiga pilar pembangunan kehutanan demi menggenjot produksi industri kehutanan di Indonesia.
Kementerian Kehutanan menargetkan dapat merampungkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) sektor kehutanan dan tata batas sepanjang 19.000 km pada 2013 guna memberikan kepastian…
Seluruh pemangku kepentingan di sektor kehutanan perlu bersinergi guna membenahi ketidakpastian kawasan hutan yang membuat kinerja sektor ini semakin layu.
Kementerian Kehutanan menegaskan pembatasan areal konsesi usaha kehutanan seluas 40.000 ha per IUPHHK dimaksudkan untuk mempercepat implementasi prinsip Pengelolaan Hutan…
Bisnis.com, JAKARTA - Industri produk kehutanan tidak perlu lagi dibebani sertifikat industri hijau apabila sudah mengantongi sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu…