Percepatan birokrasi tersebut guna menarik lebih banyak investor ke Tanah Air.

Dalam surat edaran No.SE-43/PJ/2020, otoritas menyesuaikan proses pelaksanaan kebijakan ini dengan sejumlah perubahan yang tercakup dalam PMK No.86/2020.

Perubahan format insentif dari PPh 21 menjadi cash transfer dilakukan karena pelaksananya selama ini belum cukup optimal.

Insentif yang efektif akan mendorong perbaikan perekonomian. Sebaliknya, jika kebijakan tak sesuai ekspektasi, maka efeknya akan sangat negatif baik bagi perekonomian maupun…

Kinerja sektor manufaktur diperkirakan melanjutkan fase kontraksi yang lebih dalam pada kuartal II/2020. Untuk menggairahkan kembali industri, kalangan pengusaha menyampaikan…

Upaya mengawal kebijakan ini dilakukan untuk memastikan setiap insentif yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan tidak semakin menekan penerimaan pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengkaji beberapa aspek, termasuk terkait periode yang ideal untuk pemberlakuan insentif…

Belum seluruh wajib pajak memanfaatkan insentif tersebut. Menurut pernyataan Menkeu Sri nMulyani per 27 Juni 2020, serapan dari insentif masih sebesar 10,14% atau sekitar…

Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.29/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Insentif pajak itu berupa bebas denda untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Peningkatan ini dipicu oleh dua rencana kebijakan baru yang akan segera berlaku. 

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) ini diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020.

745 jenis usaha yang dimaksud di sini adalah yang termasuk 745 klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang nantinya akan dilampirkan dalam PMK yang memperluas cakupan insentif…

Dalam fasilitas terbaru ini, pemasukan barang dari dalam negeri untuk diolah menjadi barang ekspor tidak lagi dikenai PPN dan PPnBM.

Skema insentif pajak yang diberikan akan mengikuti skema Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.