DJSN menilai perlu adanya insentif dan disinsentif bagi rumah sakit yang mengimplementasikan KRIS JKN.

Masyarakat yang tinggal di kawasan padat itu berpikir lebih baik mendahulukan kebutuhan rumah tangga ketimbang membayar jaminan kesehatan.

"Dikira kalau nunggak lalu didenda sampai Rp30 juta, itu tidak betul."

Program Rehab BPJS Kesehatan memberikan keringanan dan kemudahan bagi segmen pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja yang memiliki tunggakan iuran.

BPJS Kesehatan telah membuka fitur auto-debit sampai program cicil tunggakan, yang bisa dimanfaatkan peserta mandiri agar tak lagi kelupaan membayar iuran.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2021 berhasil mengumpulkan iuran dari peserta sebanyak Rp143,32 triliun.

BPJS Kesehatan menyatakan rencana penerapan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS) pada Juli 2022 masih menunggu payung hukum.

BPJS Kesehatan menyebutkan setidaknya setiap rumah sakit (RS) membutuhkan dana Rp150 miliar untuk dapat menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS) JKN.

BPJS Watch meminta Kementerian Kesehatan bersama stakeholders untuk mendalami kajian terkait iuran, ketersediaan tempat tidur, dan tarif INA CBGs sebelum penerapan KRIS.

Pemerintah akan segera melakukan uji coba kamar rawat inap standar (KRIS) pada Juli 2022 terhadap rumah sakit vertikal.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengusulkan dua kriteria tambahan dalam regulasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Pemerintah akan melakukan uji coba penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan.

Bila implementasi KRIS tidak dipertimbangkan secara matang, pencapaian target universal health coverage akan makin sulit.

Pemerintah akan meninjau ulang kerja sama koordinasi manfaat BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta karena selama ini belum berjalan optimal.

Kementerian Kesehatan sedang merumuskan permodelan agar peserta BPJS Kesehatan dapat mengakses layanan tambahan melalui asuransi swasta tanpa perlu membayar premi rangkap.

BP2MI mengungkapkan alasan banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang ogah mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).