Bawaslu mengubah sanksi bagi calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang (money politic) menjadi terkena diskualifikasi dari yang sebelumnya dianggap sekedar…

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 akan sukses jika tidak ada politik uang.

Komisi II DPR menilai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai politik uang masih kurang jelas untuk diterapkan. Sebab itu, DPR kembali mengundang Bawaslu dan Komisi…

Guna mempercepat proses penindakan pelanggaran pidana dalam pemi-lihan kepala daerah (pilkada) serentak putar-an kedua pada 15 Februari 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)…

Politik uang demi kekuasaan? Partai Golkar, yang akan memilih ketua umum dalam musyawarah luar biasa di Nusa Dua, Bali, tak mampu keluar dari seputar isu itu. Berbagai indikasi…

Mantanketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Praktisi Hukum Universitas Indonesia Yunus Husein membeberkan praktik money politic (politik uang)…

MUI Sumbar: Politik Uang Hukumnya Haram

Jelang hari puncak pilkada serentak 9 Desember besok, Markas Besar Polri mengimbau masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk tak terpengaruh politik uang.

Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan vonis berupa hukuman kurungan dan denda terhadap Syahbudin alias Udin Ibung atas tuduhan melakukan politik uang dengan mengatasnamakan…

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap 13 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan, Jawa…

Laporan yang dihimpun Matamassa, sebuah proyek dari AJI dan iLab, mengungkap bahwa hampir semua partai politik bermain politik uang dalam kampanye pemilu kali ini.

Samsudin Bin Surya, warga Indramayu, Jawa Barat, yang dikenal sebagai manusia kardus, melakukan aksi jalan kaki Malang-Surabaya untuk menyuarakan gerakan no money politic

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai mencium gelagat peningkatan transaksi politik uang menjelang tahun politik 2014.

Bisnis.com, JAKARTA--Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai menghadapi tahun politik 2014 potensi konflik yang rawan terjadi adalah praktik politik…

BISNIS.COM, SEMARANG-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat ada 172 dugaan pelanggaran yang terjadi di 19 kabupaten dan kota selama tahapan hingga satu hari…