Pegiat lingkungan hidup Walhi Dwi Sawung mengatakan bahwa kini di Jakarta juga sudah banyak orang yang menggunakan kendaraan umum seperti bus Transjakarta, KRL dan MRT.
Kabar Jokowi yang teken payung hukum Komando Operasi Khusus Gabungan TNI menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Kamis (18/7/2019).
Walhi Sulawesi Tengah menyatakan, politik dengan mendorong partai alternatif, yaitu Partai Hijau Indonesia, merupakan langkah dari gagasan dan upaya untuk pemaksimalan perlindungan…
Data tersebut dipaparkan Manajer Kajian Kebijakan Walhi Boy Sembiring. Menurutnya, alih-alih menarik lebih banyak lagi investor masuk ke Indonesia, pemerintah harusnya melakukan…
Seruan untuk mengundang investasi dinilai bertolak belakang dengan janji Jokowi yang ingin berpihak pada kemanusiaan dan lingkungan hidup pada Nawacita I.
Pembakaran rumah yang dialami oleh Murdani, Direktur Walhi NTB diduga berkaitan erat dengan penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir di Provinsi NTB
Walhi Bali akan menyengketakan Gubernur Bali I Wayan Koster ke Komisi Informasi (KI) Bali terkait penolakan untuk memberikan salinan surat yang ditujukan ke Presiden Joko…
Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diharapkan menjadi aturan hukum yang membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menilai ancaman ekologis dan kelestarian alam masih rawan terjadi di provinsi itu mengacu kepada temuan yang ada…
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak KPK untuk melanjutkan kinerja Koordinasi Supervisi Mineral dan Batubara serta Sawit dengan upaya penindakan hukum.
Melihat gelombang protes dan keberatan mengenai regulasi gambut, pandangan berbeda justru datang dari aktivis lingkungan. Mereka terus menyatakan pendapatnya untuk mendukung…
Sejumlah organisasi lingkungan mengajukan permohonan intervensi sebagai pihak terkait langsung, atas permohonan uji materi pasal 69 ayat (2) beserta pasal lain pada UU No.32/2009…
Fokus pemerintah dalam program 35.000 megawatt yang mengedepankan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar batu bara dinilai kurang tepat.
Dua lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup, yakni Greenpeace dan Walhi, menyesalkan kebijakan pemerintah yang mengutamakan PLTU berbasis batu bara dalam proyek 35.000…
Wahana Lingkungan Hidup mencatat 24 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-B) belum memiliki Amdal dan IL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.