Terkadang pengurusan izin secara mandiri membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak sehingga menurut pengusaha hal tersebut tidak efisien.

Dari 3.801 KBLI di Indonesia, baru 1.349 yang terdaftar di OSS, hal tersebut menghambat proses perizinan satu atap.

Berdasarkan kajian KPPOD, salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih adalah Peraturan Pemerintah No.5/2021 tentang Penyelenggaraan…

Salah satu hasil kajian yang dilakukan terhadap pelaku usaha daerah menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan terkait dengan OSS-RBA, meski sangat terbatas.

UU Cipta Kerja berupaya melakukan penataan ulang terhadap pengenaan sanksi dalam berbagai UU sektor yang menerapkan sanksi pidana terhadap penyimpangan administratif.

KPPOD memberikan sejumlah catatan terkait dengan RPP ini, salah satunya terkait dengan penerapan online singe submission risk based approach (OSS RBA).

BKPM juga telah berkomitmen bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk mempercepat perizinan yang terkait dengan penanganan virus corona.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dadan Suparjo Suharmijaya mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian tentang surat keterangan domisili usaha setelah…

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan keberadaan badan perizinan BPTSP diharap mampu menunjang iklim investasi dan bisnis…

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dapat memberi banyak manfaat bagi warga dan pengusaha yang ingin berinvestasi…

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar akan mengusulkan pemberlakuan sistem perizinan paralel ke 27 kabupaten/kota di Jabar.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan bakal menggelar Gebyar Perizinan Gratis se-Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang akan memberikan kemudahan terhadap izin usaha kecil dan menangah (UKM) dalam menumbuh kembangkan usaha.

Presiden Joko Widodo menginginkan Badan Koordinasi Penanaman Modal membangun pelayanan terpadu satu pintu atau yang one stop service perizinan investasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyederhanakan perizinan usaha mineral dan batu bara dari 56 tahap menjadi 25 tahap dalam upaya menumbuhkan investasi di sektor…

Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) melihat pelayanan pemerintah Kota Bekasi tidak menganggap penting keberadaan pelaku usaha di daerahnya. Perizinan yang tidak mudah dan…