Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo tengah mengkaji penerbitan obligasi atau utang baru BUMN menggunakan mata uang selain dolar AS.

Erick Thohir menyebut total utang BUMN Rp1.500 triliun masih terbilang sehat bila dibandingkan dengan nilai investasinya yang mencapai Rp4.200 triliun.

Negara berhutang sebenarnya menjadi hal yang biasa. Namun ternyata, ada negara yang tidak memiliki utang. Negara mana sajakah? Ini daftarnya.

Utang merupakan hal yang biasa dilakukan bahkan oleh sebuah negara. Berikut ini sejumlah negara dengan utang terbanyak di dunia.

Pembiayaan anggaran tahun 2023 mayoritas berasal dari penerbitan utang.

Dengan doa pelunas hutang, kamu bisa dibaca dan diamalkan di waktu tertentu agar terbebas dari pinjaman ilegal yang sudah membebani.

Faisal Basri menilai bahwa pembayaran bunga utang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan belanja lain selama Presiden Jokowi memimpin sejak 2014.

Dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN TA 2023, sebagian besar pembiayaan utang tahun 2023 akan dipenuhi dari penerbitan SBN.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoriti beban pembayaran bunga tambahan lantaran utang pemerintah melonjak.

Jelang pembacaan nota keuangan, utang pemerintah naik jadi Rp7.163,1 Triliun per Juli 2022. Berikut informasi selengkapnya.

Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$403 miliar pada kuartal II/2022, turun dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar US$412,6 miliar.

Calon emiten batu bara, PT Black Diamond Resources Tbk. (COAL) bersiap menggelar IPO saham dengan mengincar dana Rp227 miliar.

Berdasarkan data International Debt Statistics Bank Dunia 2022, posisi utang luar negeri Indonesia terakhir mencapai US$417,5 miliar.

Dana dari hasil penawaran umum obligasi akan dipinjamkan oleh perseroan sebesar US$57,5 juta kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk pembayaran utang.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim utang pemerintah Indonesia merupakan salah satu yang terkecil jika dibandingkan utang negara-negara lainnya.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai bahwa skema pinjaman tidak terelakkan mengingat biaya investasi terhadap proyek kereta cepat yang cukup tinggi.