Hiendro Soenjoto, tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016, masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 11 Februari 2020.

Penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat, Rabu (28/10/2020), mengenai keberadaan Hiendra yang datang ke salah satu apartemen di daerah BSD, Tangerang Selatan.

KPK masih harus mengklarifikasi data dan fakta dari seluruh pihak yakni SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Berbekal Perpres 102/2020, KPK dapat lebih bertaji dalam melakukan supervisi terhadap kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.

KPK berharap dengan terbitnya Perpres No.102/2020, supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya dapat semakin kuat dan bersinergi.

Pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 beleid ini diatur bahwa lembaga antirasuah dapat melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Daniel Mananta menyumbangkan sejumlah sepeda dalam rangka perayaan Hari Sumpah Pemuda melalui KSP. 

Istana diminta melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat ke KPK, jika pemberian itu ditujukan untuk pribadi Presiden Jokowi.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Wakatobi Hugua sebagai saksi dalam kasus korupsi subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.

Chairuman Harahap, mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus megakorupsi proyek pengadaan e-KTP.

Empat saksi diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman (FR).

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip melunasi pembayaran denda Rp200 juta dan telah disetorkan ke kas negara sebagai bagian aset recovery pada Jumat (2/10/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK berkaitan dengan kasus pelanggaran etik (Operasi Tangkap Tangan) OTT UNJ beberapa waktu lalu.

Direktur PT Gloria Karsa, Radian Azhar terbukti memberikan suap berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2018 warna hitam senilai seharga Rp517 juta.

Kedua saksi dari Ditjen Dukcapil bakal diperiksa terkait kasus megakorupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Dirkeu Waskita Karya Haris Gunawan diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.