MK menemukan pemalsuan tanda tangan oleh mahasiswa di berkas perkara judicial review UU Ibu Kota Negara (IKN) sehingga uji materi tersebut akhirnya dicabut.
Faisal Basri berencana mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi bersama beberapa orang lainnya.
Secara teknis hukum, pembahasan pasal per pasal suatu regulasi butuh waktu yang cukup untuk melibatkan peran publik terhadap sebuah aturan yang dibuat.
Hakim Mahmakah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan pandangan MK bahwa perlu adanya penyamaan persepsi antara pengertian suretyship atau surety bond. Perbedaan persepsi…
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta pemerintah untuk menahan diri sampai ada keputusan dalam gugatan uji materiil atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ada tiga gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang No. 11/2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Judicial review diajukan oleh delapan orang anggota BPA AJB Bumiputera melalui advokat kantor Zul Armain Aziz & Associates kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (15/4/2020).
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah adanya larangan anggota Rapat Umum Anggota untuk merangkap jabatan sebagai anggota atau pengurus parpol, calon atau anggota legislatif,…
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan jajaran pegawai lembaga antirasuah mengapresiasi langkah pimpinan KPK dan tokoh nasional melakukan uji materi Undang-undang…
Jelang perundingan Indonesia-EU CEPA pada19-23 Februari 2018 di Solo, Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian…
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mencabut permohonan uji materil…
Mahkamah Konstitusi diminta untuk segera membacakan putusan permohonan uji materi Pasa 9 huruf a Undang-undang No.10/2016 tentang pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh…
Merasa hak konstitusionalnya dirugikan, orang tua dari terpidana kasus pencurian kendaraan bermotor mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa UU No.10/2016 Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan cuti petahana yang akan maju dalam Pilkada di daerah yang sama dapat…
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) optimistis permohonan judicial review yang diajukan terkait pengujian UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akan dikabulkan oleh Mahkamah…