Pemerintah akan menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.
Kadin DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa lantaran keberadaannya justru…
Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan mulai 2015 seluruh kegiatan pegadaan barang/jasa di semua organisasi perangkat daerah (OPD) akan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas…
Pemerintah Provinsi DKI akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada awal 2016 di rute Blok M-Kota dan Rasuna Said-Ragunan. Apa alasannya?
Pemerintah akan menelaah ulang aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa sehingga lebih sederhana, namun tetap memenuhi asas pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dari 5.223 dokumen surat pengajuan lelang (SPL) yang masuk di ULP, baru508 paket kegiatan yang telah selesai dilelang dan memasuki tahap penandatanganan kontrak kerja sama…
Kalangan pengusaha meminta preferensi harga produk lokal untuk pengadaan barang dan jasa lebih mahal sekitar 15%-20% dari rata-rata saat ini yag sekitar 5%-7%.
Mendesaknya masa tenggat pengadaan barang dan jasa dikhawatirkan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sukarmi dapat menambah peluang tingginya penyimpangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengganti ketentuan mengenai suretyship dengan merilis surat S.127/NB.2/2014 perihal Pencantuman Klausula Tidak Menjamin Kerugian yang Disebabkan…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghimbau pemerintah untuk menambah syarat tambahan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa guna lebih akuntabel dan mengurangi penyimpangan.
Kementerian Keuangan melalui kelompok kerja unit layanan pengadaan IV melelang pengadaan sewa komunikasi data internet Kementerian Keuangan 2014 senilai Rp19,72 miliar dengan…