Pertambangan Indonesia dinilai memiliki potensi lebih besar untuk menarik investasi asing dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas memastikan bahwa Freeport sudah bisa kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Papua sudah masuk tahap finalisasi

Idiec menduga motif peretas saat mencuri data perusahaan tambang adalah untuk memeras, mengingat tambang bukanlah perusahaan bersentuhan dengan masyarakat.

PT Freeport Indonesia atau PTFI dinilai tidak perlu merasa keberatan terkait pungutan ekspor berjenjang.

MIND ID tidak ingin divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) senasib dengan divestasi saham PT Freeport Indonesia

Freeport-McMoran mengklaim dampak serangan siber oleh hacker masih minim.

Freeport McMoran Inc mengajukan negosiasi tarif bea keluar tembaga Freeport Indonesia, sementara realisasi belanja negara per Juli 2023 masih minim.

Freeport berencana mengajukan keberatan terkait dengan aturan tarif bea keluar ekspor konsentrat yang diterbitkan pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai keberatan yang diajukan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait dengan kebijakan bea keluar terbaru.

Jokowi memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti dan tak khawatir apabila banjir gugatan.

Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I) merespons soal aturan bea keluar ekspor konsentrat yang baru.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana gugatan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah.

Kementerian ESDM menyebut tarif bea keluar konsentrat PT Freeport Indonesia mengikuti beleid terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Freeport berencana mengajukan keberatan atas aturan anyar tarif bea keluar konsentrat mineral logam yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Juli 2023.

Volume penjualan tembaga PT Freeport Indonesia pada kuartal II/2023 turun akibat tertundanya persetujuan izin ekspor dari pemerintah Indonesia.