Konsentrasi dan energi bangsa lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga amandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilanjutkan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk periode 2019-2024. Benarkah proyek infrastruktur strategis dan pemindahan Ibu Kota Negara…
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo menolak upaya amendemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden.
Presiden Jokowi mengatakan dirinya sejak awal mempertanyakan apakah amendemen itu bisa dibatasi hanya untuk haluan negara supaya tidak melebar ke urusan lain seperti pemilihan…
Rencana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR dalam rangka memperbaiki dan mengevaluasi pemilihan presiden menunjukkan elit politik gagal memahami persoalan pemilu dan…
Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 akan menjalankan rekomendasi periode sebelumnya yaitu mengamandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Dikhawatirkan isi perubahan…