Pakar hukum tata negara menyebut putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024 aneh dan melanggar peraturan.

Partai Golkar mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengubah konstitusi UUD 1945.

UUD 1945 ini sendiri, disahkan sebagai Undang-Undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena membantah klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait kesepakatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak memiliki kepada alas argumentasi konstitusional yang kuat dan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 22E ayat…

LP3ES menilai penundaan Pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan konstitusi. Maka, jika akan menunda hanya ada dua pintu masuk.

Apalagi, semua partai politik saat ini telah siap-siap menghadapi pemilu 2024.

Partai Ummat juga menanyakan mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang semakin kencang berhembus.

Tudingan itu prematur. Dari segi politik, hal tersebut sulit terjadi, karena partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024.

Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat mengindikasikan tidak akan ada lagi pembicaraan perubahan masa jabatan presiden meskipun ada amendemen atas UUD 1945.

Kita pernah mengalami kekuasaan yang disalahgunakan selama puluhan tahun, meski kini kondisinya sudah berbeda.

Yanuar mengingatkan, tidak mudah untuk melakukan amendemen, karena butuh persiapan yang panjang dan proses yang rumit.

Stabilitas negara bakal dipertaruhkan apabila wacana amandemen tersebut terus dipaksakan.

Mahfud MD mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR.

Konsentrasi dan energi bangsa lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga amandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilanjutkan.

Saleh Partaonan Daulay meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru.