Harga jual minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia semakin menguat di bulan September 2021 atau rata-rata sebesar Rp12.594 per kg. Sementara itu, harga eceran…

Melalui pengesahan RUU HPP, barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tersebut tetap dikecualikan dari barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

Bantuan tersebut diberikan sebagai salah satu wujud nyata kepedulian Apartemen Sky rnHouse dan BPSI kepada sesama.

Pemerintah sendiri diketahui telah membatalkan PPN untuk bahan pokok (sembako) dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru. Sayangnya, penjelasan rinci terkait dengan hal ini…

Sektor pertanian tersebar di Indonesia, yang akses internetnya tak merata. Ini menjadi tantangan tambahan dari segi administrasi.

Akhirnya! Sri Mulyani Batalkan Wacana Pajak Sembako

Pembatalan rencana pungutan pajak atau PPN bahan pokok (sembako) dilandasi oleh desakan banyak kalangan dan mempertimbangkan besarnya konsumsi untuk barang tersebut.

SiCepat Ekspres menggandeng PT Amazon Web Services untuk mengirimkan ribuan paket sembako ke wilayah jawa Barat dan DKI Jakarta.

Para pebisnis properti yang tergabung dalam Grup Synergy menggandeng Yayasan OBI untuk menyalurkan paket sembako dan peralatan sekolah untuk anak-anak Nusa Tenggara Timur.

Alumni Akpol 1991 Batalyon Bhara Daksa menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dengan membagikan 1.500 paket sembako gratis. Untuk menghindari timbulnya kerumunan, paket dibagikan…

Setiap dua gerobak PKL dibatasi hanya boleh menyediakan satu set meja dan kursi.

Paket sembako tersebut dibagikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta kepada pasien isolasi mandiri (isoman) di 15 kelurahan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan alasan pemerintah memasukkan sembako sebagai salah satu objek pajak. Simak penjelasannya!

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai belanja pajak melalui fasilitas PPN lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Itu sebabnya tidak tepat…

Wacana pengenaan PPN sembako menggelinding bak bola liar karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga publik sangat reaktif menanggapi rencana pemerintah tersebut.

Pemerintah sah-sah saja memperluas objek pajak (PPN) untuk mengurangi beban defisit anggaran dan mengurangi utang luar negeri sepanjang tidak melemahkan daya beli masyarakat…