Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sahkan aturan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan…

Apakah masyarakat termasuk pekerja informal akan ikut berpesta dan bersorak sorai setelah adanya BPJS Ketenagakerjaan? Ini Perbedaan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan

Pelaksaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan perangkat regulasi seperti yang diamanatkan oleh UU No.24/2011 tentang…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 juga bakal menerima kepesertaan dari pekerja informal, bukan hanya pekerja…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 juga bakal menerima kepesertaan dari pekerja informal, bukan hanya pekerja…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 juga bakal menerima kepesertaan dari pekerja informal, bukan hanya pekerja…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus memprioritaskan layanan kepada sedikitnya 1,8 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Indonesia menorehkan sejarah baru dengan diimplementasikannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke tangan Otoritas…

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) di Bogor. Peluncuran tersebut dilakukan di…

Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Selasa, 31 Desember 2013. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Setelah ditunggu dan diperdebatkan sekian lama, pemerintah memastikan 17 regulasi terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) siap digunakan mulai 1 Januari 2014.

Pemerintah mengklaim minat rumah sakit swasta untuk menjadi penyedia Sistem Jaminan Sosial Nasional akan terus meningkat seiring pelaksanaan program asuransi kesehatan pemerintah…

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi, Dadan Sudiana mengatakan setelah berubahnya Jamsostek menjadi BPJS pihaknya takut hak pekerja menjadi hilang. Sebab selama…

Pemerintah mengklaim tunjangan kesehatan sampai luar negeri bagi pejabat negara didanai secara terpisah dari dana Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ) menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 belum siap sepenuhnya.