Sertifikasi halal untuk obat-obatan dinilai mendesak mengingat pemberlakuan Undang-Undang No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 Januari 2014.…
Menjelang transformasi PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, realisasi dana investasi perseroan per November…
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bakal memiliki kartu pintar (smart-card) yang memiliki sejumlah fungsi untuk keperluan penggunaan busway,…
Kalangan pengusaha mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang program jaminan pensiun berbasis manfaat pasti dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketengakarjaan yang…
PT Jamsostek (Persero) secara resmi akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi selambat-lambatnya…
Pemerintah akhirnya memastikan manfaat tambahan yang disediakan PT Jamsostek tetap dipertahankan setelah perseroan tersebut berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial…
Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan dunia usaha di Tanah Air perlu memahami sejelas-jelasnya implikasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang…
Kesiapan menghadapi pemberlakuan Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Januari 2014 mendatang mulai dipertanyakan.
Jamsostek Wilayah Jatim, Bali, NTB dan NTT akan menyerahkan 1.257.422 orang tertanggung peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang selama ini dikelola BUMN…
Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas BPJS dan Dana Jaminan Sosial masih terganjal persoalan program Dana Peningkatan…
Hingga awal Desember ini, sSebanyak tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum diserahkan oleh Kementerian Hukum dan…
Sejumlah emiten farmasi sedang mengambil ancang-ancang untuk mengikuti tender elektronik katalog obat generik (e-catalog) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2014. Pemerintah…
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta Kementerian Keuangan untuk mengkaji ulang draf rencana peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Badan Pelaksana Jaminan…
Sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan presiden mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus selesai pada bulan ini mengingat lembaga itu akan beroperasi…
Penerapan sistem jaminan sosial nasional oleh pemerintah berisiko molor dari jadwal pemberlakukan yang ditentukan pada 1 Januari 2014 menyusul belum siapnya alokasi dana…
Ketua Apindo Jabar, Deddy Widjaya, mengatakan seharusnya pemerintah mengintensifkan sosialisasi program BPJS terhadap kalangan pengusaha yang waktu penyelenggaraannya tinggal…
Pengusaha dan pekerja peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus mendapat manfaat lebih dari diterima saat menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.