Komisi XI DPR tidak akan mengatur ulang ketentuan mengenai BPJS. Selain itu, legislatif tidak membahas sinkronisasi antara UU Perasuransian dan UU BPJS dalam pembahasan RUU…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mendorong dan mengarahkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tetap membayar pungutan OJK.

Ketentuan pungutan Otoritas Jasa Keuangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi salah satu perhatian Komisi XI DPR RI yang tengah membahas RUU tentang Perasuransian.

Sekitar 200 perusahaan asal Eropa yang berada di Indonesia diklaim telah memberikan program jaminan ketenagakerjaan yang layak dan diatas standar. Bahkan, kebanyakan di luar…

Pengaturan dana pensiun dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai perlu menjadi fokus utama dalam perkembangan jaminan sosial Indonesia karena…

Buruknya implementasi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diakui masih terjadi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai perlu terus melakukan perbaikan, terutama dalam hal skema iuran dan sanksi, karena dapat membebani perusahaan…

Penegakan hukum (law enforcement) dalam menindak perusahaan yang tidak mengimplementasikan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai masih…

Klasifikasi kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memang seharusnya diperbaiki dan diperjelas.

Sedikitnya 44% Iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional di[eroleh dari Jakarta dan akan terus ditambah dengan memperluas pelayanan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Cabang Kota Padang menegur ratusan perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya untuk perlindungan keselamatan…

Peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur tumbuh 8,6% atau bertambah 109.206 pekerja dari peserta eksisting sebanyak 1,25 juta orang.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengandalkan tiga divisi untuk mengelola dana iuran yang dibayar para pekerja yang menjadi peserta program lembaga…

Pekerja seks di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah persoalan dalam mengakses pelayanan asuransi sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial…

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja informal sebagai katalisator pada sektor ini untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan…

Kelompok pemantau BPJS Watch memberi sejumlah catatan terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan…